Berita

Sandiaga Uno/Net

Politik

Sandiaga Uno Sarankan Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Triliun Untuk Pulihkan Ekonomi Dari Dampak Covid-19

KAMIS, 26 MARET 2020 | 18:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah perlu menyiapkan dana Rp. 200 triliun untuk menanggulangi dampak pandemi corona atau Covid-19. Dana ini, di luar anggaran kesehatan penanganan virus corona.

Begitu saran yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno saat jumpa pers melalui teleconference, Kamis (26/3).

"Sekitar Rp. 200 triliun yang diperlukan secara keseluruhan. Ini hanya paket ekonomi, di luar penanggulangan Covid-19," ujar Sandiaga Uno.


Dia mengurai, duit Rp. 200 triliun sebagai paket ekonomi tersebut dibagi menjadi empat tahap.

Pertama, berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang ada di golongan yang rentan. Nantinya, diarahkan pakai basis data terpadu ditujukan kepada masyarakat yang ada kelompok 40 persen terbawah. Besarannya sekitar 25 persen dari Rp. 200 triliun itu.

Kedua, 25 persen lainnya bisa di arahkan kepada masyarakat yang terdampak pengurangan kegiatan. Terutama sektor informal, pekerja harian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat diselaraskan dengan program pemerintah yaitu kartu pra kerja. Kartu tersebut harus sudah disiapkan sejak saat ini.

"Terakhir, bantuan sektor keuangan yang ada saat ini diperlukan. Karena banyak perbankan maupun perusahaan mengalami pembiayaan keuangan yang kesulitan karena masyarakat menghadapi Covid-19 ini," jelasnya

"Jadi dari segi paket ekonomi, saya akin ini akan membantu," demikian mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya