KESEPAKATAN damai untuk mengakhiri perang antara Amerika dan Taliban yang ditandatangani di Doha, Qatar, pada 29 Pebruari 2020, sempat memunculkan antusiasme baik masyarakat lokal maupun internasional.
Antusiasme ini tidak bisa dilepaskan dari penderitaan berkepanjangan yang dialami rakyat negara gurun yang miskin ini akibat perang yang tidak berkesudahan selama puluhan tahun.
Di tengah antusiasme munculnya perdamaian, yang memberikan harapan masyarakat Afghanistan dapat hidup normal sebagaimana kehidupan penduduk negara lain, tiba-tiba dunia dikejutkan oleh rangkaian serangan yang menyasar kelompok minoritas Syiah dan Sikh di ibukota Kabul oleh kelompok bersenjata yang mengatasnamakan ISIS.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan: Pertama, hasrat terhadap kekuasaan diantara kelompok masyarakat manapun jika tidak diatur dengan baik akan melahirkan kekerasan termasuk yang terjadi di Afghanistan.
Kedua, Amerika yang bernegosiasi dan kemudian berhasil membuat kesepakatan dengan Taliban, melakukannya tanpa melibatkan pemerintahan resmi di Kabul.
Hal ini membuat pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani kecewa dan Marah. Padahal pemerintahan ini dibentuk oleh Amerika dan negara-negara NATO setelah berhasil menumbangkan pemerintahan Taliban.
Ketiga, pemerintahan resmi di Afghanistan yang ada saat ini sangat rapuh, disebabkan faksionalisme politik berbasis pada kuatnya ikatan kesukuan atau kabilah di masyarakat Afghanistan.
Saat ini paling tidak ada dua kekuatan besar, sebagian berada di sisi Ashraf Ghani, sementara yang lainnya di sisi Abdullah Abdullah.
Pasca pemilu 28 September 2019, menghasilkan Presiden Ashraf Ghani yang maju sebagai petahana mengklaim sebagai pemenang dan langsung dilantik. Sementara kelompok pendukung Abdullah Abdullah menuduh pemilu penuh kecurangan, dan menurut data yang dimilikinya seharusnya Abdullah Abdullah yang keluar sebagai pemenang.
Karena itu, mereka melantik Abdullah Abdullah sebagai Presiden pada tempat yang berbeda.
Kehadiran ISIS di Afghanistan semakin memperumit persoalan. Klaim ISIS sebagai pelaku tindakan intimidatif terhadap kelompok minoritas bisa saja sekedar untuk mengecoh penguasa setempat dan Amerika yang melindunginya, akan tetapi bisa juga benar adanya mengingat kelompok ini tidak bisa bertahan baik di Irak maupun Suriah.
Karena itu bukan mustahil Afghanistan dipilih sebagai tempat pelarian terakhir untuk bertahan.
Bila ditelusuri secara mendalam, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa perlawan kelompok-kelompok politik bersenjata yang menggunakan simbol agama ataupun ideologi lain di Timur Tengah tidak akan pernah berhenti, selama kekuatan politik asing yang didukung oleh kekuatan militer besar bertindak semena-mena.
Dalam kontek ini, maka sejatinya Mujahiddin, Taliban, AL Qaida, dan ISIS hanyalah sekedar nama, hilang satu muncul yang lain. Apalagi kalau kita merujuk pada doktrin Islam yang bertumpu pada Al Qur'an, Syurah Al Anbiya Ayat 107 yang berbunyi: "tidaklah aku (Allah) mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmatan lil alamin (kebaikan bagi alam semesta).
Disamping ayat di atas yang sangat tegas dan jelas maknanya, Rasulullah juga memberikan contoh nyata, selama beliau menjadi pemimpin di negara Madinah, sangat menghormati dan melindungi kelompok minoritas Yahudi, Nasrani, dan Majusi (pagan).
Wallahua'lam.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
