Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Apresiasi Keputusan Lockdown Papua, Natalius Pigai: Pemerintah Pusat Jangan Asal Tolak!

RABU, 25 MARET 2020 | 20:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aktivis HAM, Natalius Pigai justru mengapresiasi langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe yang melakukan penutupan akses penerbangan dan kapal laut dari dan ke Papua.

Karena itu, dia menilai sikap pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menolak rencana kebijakan Pemprov Papua itu agar tidak semena-mena. Sebab, itu menjadi hak otonomi daerah Papua yang justru melakukan langkah antisipatif dari pandemik Covid-19 yang tidak nampak secara kasat mata.

"Saya apresiasi keputusan Pemprov Papua menutup akses penerbangan dan kapal, dan keputusan bekerja dari rumah," kata Natalius Pigai di Jakarta, Rabu (25/3).


"Saya meminta pemerintah pusat jangan asal menolak keputusan gubernur, Jakarta (pusat) harus menjelaskan sistem kesehatan (stengthen healht system) yang menjamin blockade serangan virus yang tidak terlihat ini. Kalau Jakarta belum mampu memberi jaminan secara transpran maka keputusan muspida Papua harus didukung," imbuhnya menambahkan.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menyadari, keputusan lockdown sangat sulit karena mesti memikirkan sejumlah pertimbangan yang matang dan tepat oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat juga sedianya menghargai keputusan daerah yang lebih antisipatif.

"Jakarta memahami karantina wilayah atau lockdown yang menjadi domain pemerintah pusat, tetapi di dalam keputusan muspida dan tokoh masyarakat (Papua) tidak ada istilah karantina wilayah, tetapi menutup akses sementara. Akses masuk tenaga medis dan alkes masih dibuka," kata Natalius Pigai.

Sebab, sambungnya, di Papua sangat minim dan langka alat pelindung diri (APD) seperti hand sanitizer dan Masker yang digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi keganasan virus mematikan itu.

"Pemprov Papua saat ini sedang mengalami kesulitan mendapat masker dan hand sanitizer. Saya kawatir Indinesia tidak terlalu transparan dalam penanganan wabah Convid-19 akan bernasib seperti Italia. Itulah yang dikeluhkan hampir semua media asing saat ini," demikian Natalius Pigai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya