Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Saran KNPI Terkait Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

SELASA, 24 MARET 2020 | 23:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan Rapid Test Covid-19 kepada masyarakat. Namun hal ini perlu langkah yang terukur dan tetap sasaran. Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama meminta agar pemerintah harus fokus pada 4 hal.

Pertama kata Haris adalah Deteksi Dini dengan proses screening massal dengan Rapid Test. Dan juga kata dia harus melibatkan profesi kedokteran agar ini bisa efektifitas dan validitasnya bisa terukur.

"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengam door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (24/3).


Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran.

"Perlindungan  pemerintah untuk Nakes (tenaga kesehatan) termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk Nakes yang mana sebagai ujung tombak pelayanan Covid 19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan, penanganan yang terstruktur dan sistematis di fasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid19.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.

Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis.

"Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris.
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

 "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya