Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Saran KNPI Terkait Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

SELASA, 24 MARET 2020 | 23:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan Rapid Test Covid-19 kepada masyarakat. Namun hal ini perlu langkah yang terukur dan tetap sasaran. Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama meminta agar pemerintah harus fokus pada 4 hal.

Pertama kata Haris adalah Deteksi Dini dengan proses screening massal dengan Rapid Test. Dan juga kata dia harus melibatkan profesi kedokteran agar ini bisa efektifitas dan validitasnya bisa terukur.

"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengam door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (24/3).


Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran.

"Perlindungan  pemerintah untuk Nakes (tenaga kesehatan) termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk Nakes yang mana sebagai ujung tombak pelayanan Covid 19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan, penanganan yang terstruktur dan sistematis di fasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid19.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.

Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis.

"Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris.
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

 "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya