Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Saran KNPI Terkait Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

SELASA, 24 MARET 2020 | 23:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan Rapid Test Covid-19 kepada masyarakat. Namun hal ini perlu langkah yang terukur dan tetap sasaran. Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama meminta agar pemerintah harus fokus pada 4 hal.

Pertama kata Haris adalah Deteksi Dini dengan proses screening massal dengan Rapid Test. Dan juga kata dia harus melibatkan profesi kedokteran agar ini bisa efektifitas dan validitasnya bisa terukur.

"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengam door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (24/3).


Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran.

"Perlindungan  pemerintah untuk Nakes (tenaga kesehatan) termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk Nakes yang mana sebagai ujung tombak pelayanan Covid 19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan, penanganan yang terstruktur dan sistematis di fasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid19.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.

Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis.

"Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris.
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

 "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Wall Street Hijau Berkat Inflasi AS Melandai

Rabu, 15 Juli 2026 | 08:16

Danantara Dorong Hilirisasi Mineral untuk Wujudkan Indonesia Pemain Utama Global

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:55

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:40

Logam Mulia Melesat Didorong Melandainya Inflasi AS, Emas Tembus 4.000 Dolar AS

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:20

Bursa Eropa Rebound, Inflasi AS Melandai Redakan Kekhawatiran Investor

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:11

PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:52

Kuliner Viral Hair Croissant Tak Bisa Disertifikasi Halal

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21

Prancis Mati Kutu

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:05

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:37

TPPU Bukan soal untuk Apa Uangnya, tapi soal Asal Usulnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:34

Selengkapnya