Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Saran KNPI Terkait Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

SELASA, 24 MARET 2020 | 23:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan Rapid Test Covid-19 kepada masyarakat. Namun hal ini perlu langkah yang terukur dan tetap sasaran. Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama meminta agar pemerintah harus fokus pada 4 hal.

Pertama kata Haris adalah Deteksi Dini dengan proses screening massal dengan Rapid Test. Dan juga kata dia harus melibatkan profesi kedokteran agar ini bisa efektifitas dan validitasnya bisa terukur.

"Pemerintah harus membuat strategi dan teknis pelaksanaan rapid test harus menggunakan pola menjaga jarak. Agar tujuan bisa tercapai. Rapid Test ini saja dengam door to door, atau dengan surveillance epidemiologi," kata Haris dalam keterangan persnya, Selasa (24/3).


Setelah dilakukan deteksi dini cepat dan massal, Haris menilai perlu dilanjutkan dengan membuat peta sebaran untuk melokalisir/mengklustering wilayah atau lokasi sebaran.

"Perlindungan  pemerintah untuk Nakes (tenaga kesehatan) termasuk mendahulukan pelaksanaan rapid test untuk Nakes yang mana sebagai ujung tombak pelayanan Covid 19 ini," tegasnya.
Haris menambahkan, penanganan yang terstruktur dan sistematis di fasilitas kesehatan serta mekanisme kontrol secara berkesinambungan diyakini akan mengurangi jumlah PDP Covid19.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama berjuang melawan virus ini. Kami yakin Indonesia bisa bangkit dan biasa segera terbebas dari virus corona ini," ujar Haris.

Terkait dengan rencana tes corona kepada 2.000 lebih anggota DPR dan keluarga, Haris mengatakan ini sangat tidak etis. Harusnya yang pertama kali dilakukan tes adalah para tenaga medis.

"Harusnya pemerintah bisa rasional dan para anggota DPR bisa legowo dengan memberikan kesempatan kepada para tenaga media untuk dilakukan test corona," pinta Haris.
Selain tenaga medis, menurutnya masyarakat juga perlu untuk didahulukan dalam rapid test. Hal ini berkaitan dengan pemetaan penyebaran kasus corona di Indonesia.

 "Tenaga medis dulu, lalu masyarakat itu penting, supaya bisa memetakan penyebaran, sehingga bisa diantisipasi keberlanjutannya (kasus corona) itu," tandas Haris.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya