Berita

Alat tes Covid-19/Net

Politik

Anggota Dewan Akan Tes Covid-19 Beserta Keluarganya, Walhi: Bentuk Keangkuhan Dan Tidak Etis

SELASA, 24 MARET 2020 | 15:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

DPR RI mewacanakan melakukan tes Covid-19 yang akan dilakukan kepada para dewan sekaligus dengan sanak keluarganya.

Di tengah rakyat yang masih berjibaku dengan resiko penularan yang tinggi hingga beban ekonomi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  menilai apa yang dilakukan DPR RI itu merupakan suatu keangkuhan dan sangat tidak etis.

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Kelas Walhi Wahyu A Perdana menyebutkan, dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan terutama tenaga kesehatan dan para relawan.


"Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test, kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan," ujar Wahyu Perdana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Selanjutnya, kata Wahyu, dalam kondisi krisis maka tindakan–tindakan strategis harus diutamakan. Kelompok rentan harus didahulukan khususnya orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum dites.

"Kami percaya bahwa kerentanan anggota dewan berbeda jauh dengan rakyat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum, sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian," jelasnya.

Walhi, lanjutnya, meminta berhenti memberikan privilage pada elit. Meskipun para anggota dewan tersebut berdalih membiayai sendiri semua rapid test itu.

"Ditengah keterbatasan jumlah alat dan akses, di tengah semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya, maka uang saja tidak cukup tanpa akses, dan privilage politik yang mereka miliki," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya