Berita

Menkeu Sri Mulyani dinilai tak punya program mumpuni bagi ekonomi Indonesia/Net

Politik

SMI Tak Punya Program Mumpuni, Ekonomi Indonesia Makin Kedodoran

SELASA, 24 MARET 2020 | 13:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai makin kedodoran saat menghadapi pandemik virus corona atau Covid-19.

Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, paket ekonomi dari tim ekonomi Jokowi tidak bermanfaat. Sebab, sebelum adanya pandemik Covid-19, ekonomi Indonesia sudah alami perlambatan.

"Jauh sebelum jatuh tempo utang dan Corona, ekonomi Indonesia memang lambat. Hanya 0,1 persenan. Bisa dikatakan, tidak ada paket kebijakan ekonomi spektakuler dari SMI cs," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).


Paket kebijakan ekonomi yang dimaksud lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini ialah gencarnya pemerintah menggelontorkan uang untuk infrastruktur.

"Pemilihan bugeting besar di infrastruktur jalan dan lain-lain juga tidak membuat ekonomi Indonesia terkerek. Justru sebaliknya, industri pendukung infrakstruktur seperti Kratakau Steal tidak mendapat 'kue' dari budgeting besar di infrastruktur," jelas Dian.

Bahka dengan adanya pandemik Covid-19, kata Dian, kebijakan paket ekonomi SMI dkk semakin terlihat menurun.

"Kebijakan paket ekonomi SMI cs justru makin kedodoran manakala menghadapi corona. Contohnya, infrastruktur bidang kesehatan BPJS tidak siap hadapi wabah ini. Bahkan, kenaikan iuran kelas III mendapatkan challenge dari MA yang membatalkan keputusan kenaikan iuran," beber Dian.

Dengan demikian, Dian mengaku semakin yakin bahwa tim ekonomi Presiden Jokowi tidak punya program yang mumpuni untuk membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

"Dari sini sudah bisa lihat bahwa SMI cs tidak punya program mumpuni untuk (membangkitkan) ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya