Berita

Menkeu Sri Mulyani dinilai tak punya program mumpuni bagi ekonomi Indonesia/Net

Politik

SMI Tak Punya Program Mumpuni, Ekonomi Indonesia Makin Kedodoran

SELASA, 24 MARET 2020 | 13:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai makin kedodoran saat menghadapi pandemik virus corona atau Covid-19.

Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata mengatakan, paket ekonomi dari tim ekonomi Jokowi tidak bermanfaat. Sebab, sebelum adanya pandemik Covid-19, ekonomi Indonesia sudah alami perlambatan.

"Jauh sebelum jatuh tempo utang dan Corona, ekonomi Indonesia memang lambat. Hanya 0,1 persenan. Bisa dikatakan, tidak ada paket kebijakan ekonomi spektakuler dari SMI cs," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).


Paket kebijakan ekonomi yang dimaksud lulusan Magister Universitas Sains Malaysia ini ialah gencarnya pemerintah menggelontorkan uang untuk infrastruktur.

"Pemilihan bugeting besar di infrastruktur jalan dan lain-lain juga tidak membuat ekonomi Indonesia terkerek. Justru sebaliknya, industri pendukung infrakstruktur seperti Kratakau Steal tidak mendapat 'kue' dari budgeting besar di infrastruktur," jelas Dian.

Bahka dengan adanya pandemik Covid-19, kata Dian, kebijakan paket ekonomi SMI dkk semakin terlihat menurun.

"Kebijakan paket ekonomi SMI cs justru makin kedodoran manakala menghadapi corona. Contohnya, infrastruktur bidang kesehatan BPJS tidak siap hadapi wabah ini. Bahkan, kenaikan iuran kelas III mendapatkan challenge dari MA yang membatalkan keputusan kenaikan iuran," beber Dian.

Dengan demikian, Dian mengaku semakin yakin bahwa tim ekonomi Presiden Jokowi tidak punya program yang mumpuni untuk membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

"Dari sini sudah bisa lihat bahwa SMI cs tidak punya program mumpuni untuk (membangkitkan) ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya