Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,02 triliun pada Jumat (20/3). Pinjaman tersebut untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia mereformasi sektor keuangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Luky Alfirman mengatakan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir untuk untuk memperkuat sektor keuangan, khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaan di masa krisis.
"Sekarang, percepatan reformasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi tanpa mengabaikan stabilitas diperlukan untuk membiayai kurangnya infrastruktur dan memperluas peluang ekonomi bagi individu dan usaha di Indonesia,†ujarnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (23/3).
Menurutnya, pinjaman untuk mendukung kebijakan pembangunan akan memberikan bantuan anggaran bagi agenda reformasi Indonesia di tiga bidang kebijakan utama.
Pertama, menambah ukuran sektor keuangan Indonesia dengan memperluas jangkauan, produk pasar keuangan dan memobilisasi tabungan jangka panjang. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan dana dan akses terhadap peluang keuangan bagi individu dan perusahaan.
Kedua, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dengan menjadikan praktik keuangan lebih transparan, andal, dan berbasis teknologi.
“Hal ini akan menguntungkan baik individu maupun perusahaan dengan membantu menyalurkan tabungan untuk peluang investasi paling produktif dengan cara yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman,†jelas Luky.
Ketiga, memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk menahan guncangan dengan memperkuat kerangka kerja resolusi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan dan membangun mekanisme keuangan risiko bencana. Ini akan mendukung Indonesia dalam perlindungan untuk masyarakat dan aset jika terjadi guncangan.
Di sisi lain, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen berpandangan, fundamental makro ekonomi Indonesia masih kuat. Hal itu tercermin pada angka tingkat kemiskinan satu digit, di mana ini menjadi tingkat terendah yang pernah ada.
"Namun, dengan melambatnya laju pengentasan kemiskinan, penting untuk melindungi mereka yang masih berjuang mencapai keamanan finansial kelas menengah," tandasnya.
