Berita

Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Selain Rapid Test, Demokrat Minta Pemerintah Transparan Soal Data Penyebaran Covid-19

JUMAT, 20 MARET 2020 | 14:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendesak pemerintah segera melakukan rapid test atau tes cepat secara massal untuk pemeriksaan imuniglobulin sebagai screening awal wabah corona di tanah air.

Rapid test ini diharapkan agar dilakukan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke dan dilakukan sesegera mungkin.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (20/3).


"Lakukan upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak," tegas AHY.

Putera sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan, dalam upaya rapid test covid-19 itu nantinya pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, AHY juga mengimbau agar pemerintah membuka data penyebaran covid-19 yang akurat secara transparan.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah-wilayah rawan virus corona.

"Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran corona, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat," demikian AHY.

Sekadar informasi, data teranyar dari Gugus Tugas Penanganan virus corona yang dibentuk pemerintah mencatat jumlah kasus positif corona mengalami peningkatan signifikan. Dari sebelumnya 227 kasus kini melonjak naik menjadi 309 dinyatakan positif covid-19.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya