Berita

Diskusi di Media Center DPR RI/RMOL

Politik

Hadapi Wabah Corona, Pakar: Lebih Baik Lakukan Sosial Lockdown

SELASA, 17 MARET 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana lockdown wilayah Indonesia yang kerap diusulkan dan disarankan oleh beberapa pihak harus dipertimbangakan dengan matang soal dampak jika kebijakan tersebut dilakukan.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali menilai justru lebih baik melakukan social lockdown untuk melakukan upaya pencegahan wabah virus corona di tanah air.  

"Hati-hati loh, lockdown yang sering disebutkan ini dalam pemahaman keamanan, bandara ditutup orang gak boleh keluar masuk. Tapi yang perlu kita kampanyekan sekarang namanya social lockdown," kata Effendi Gazali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).


"Lock Down dalam konteks keamanan itu perlu memperhitungkan juga. Kita yang secara ekonomi hanya dapat gaji harian misalnya, dan kita tidak bisa berpikir seperti negara lain yang ada social security-nya, dia gak kerja pun ada jaminan sosialnya," sambungnya.

Dia menjelaskan, istilah social lockdown dinilai lebih relevan untuk mengantisipasi wabah Covid-19. Sebab, dampak yang akan ditimbulkan tidak terlalu beresiko ketimbang lockdown menyeluruh.  

"Social lockdown atau self lockdown itu artinya adalah lockdown sendiri oleh warga negara atau karena dia punya pemahaman sosial," katanya.

Lebih lanjut, Effendi Gazali menegaskan bahwa social lockdown yang tidak membutuhkan modal besar sedianya perlu dilakukan. Terlebih, asas gotong-goyong akan terasa jika dilakukan cara tersebut.   

"Saya ingin menggarisbawahi, kita bisa melakukan namanya sosial lockdown atau self lockdown, modalnya Pancasila, gotong-royong dan bhinneka di dalamnya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya