Berita

Diskusi di Media Center DPR RI/RMOL

Politik

Hadapi Wabah Corona, Pakar: Lebih Baik Lakukan Sosial Lockdown

SELASA, 17 MARET 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana lockdown wilayah Indonesia yang kerap diusulkan dan disarankan oleh beberapa pihak harus dipertimbangakan dengan matang soal dampak jika kebijakan tersebut dilakukan.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali menilai justru lebih baik melakukan social lockdown untuk melakukan upaya pencegahan wabah virus corona di tanah air.  

"Hati-hati loh, lockdown yang sering disebutkan ini dalam pemahaman keamanan, bandara ditutup orang gak boleh keluar masuk. Tapi yang perlu kita kampanyekan sekarang namanya social lockdown," kata Effendi Gazali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).


"Lock Down dalam konteks keamanan itu perlu memperhitungkan juga. Kita yang secara ekonomi hanya dapat gaji harian misalnya, dan kita tidak bisa berpikir seperti negara lain yang ada social security-nya, dia gak kerja pun ada jaminan sosialnya," sambungnya.

Dia menjelaskan, istilah social lockdown dinilai lebih relevan untuk mengantisipasi wabah Covid-19. Sebab, dampak yang akan ditimbulkan tidak terlalu beresiko ketimbang lockdown menyeluruh.  

"Social lockdown atau self lockdown itu artinya adalah lockdown sendiri oleh warga negara atau karena dia punya pemahaman sosial," katanya.

Lebih lanjut, Effendi Gazali menegaskan bahwa social lockdown yang tidak membutuhkan modal besar sedianya perlu dilakukan. Terlebih, asas gotong-goyong akan terasa jika dilakukan cara tersebut.   

"Saya ingin menggarisbawahi, kita bisa melakukan namanya sosial lockdown atau self lockdown, modalnya Pancasila, gotong-royong dan bhinneka di dalamnya," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya