Berita

Potongan video saat WN China tiba di Bandara Haluoleo/Net

Politik

Orang China Masih Masuk Indonesia, Amatiran Tangani Corona Atau Ada Yang Bermain Di Bawah Meja?

SELASA, 17 MARET 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Melihat kronologi kasus dan pemaparan para pejabat terkait kedatangan WN China di Bandara Haluoleo, Sulawesi Tenggara, bisa diambil kesimpulan bahwa pemerintah masih amatiran menangani virus corona (Covid-19).

Padahal pada 2 Februari 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melarang pendatang dari China masuk ke Indonesia.

Namun faktanya, larangan tersebut tidak ditaati.

Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni mengatakan, ini membuktikkan tidak ada koordinasi antar instansi. Atau juga bisa dicurigai ada yang bermain di bawah meja.

"Video Hardiono menjadi bukti betapa mudahnya orang dari China memasuki Indonesia. Itu baru yang tertangkap kamera. Patut dicurigai entah berapa banyak yang lolos dan tidak diketahui publik," ujar Sya'roni kepada redaksi, Selasa (17/3).

Menurutnya, jika di lapangan ditemukan fakta-fakta amatiran begini, maka tidak aneh bila wabah corona bisa menyebar dengan begitu cepat. Tiap hari korban bertambah secara drastis.

Jelas Sya'roni, sudah saatnya pemerintah harus bertindak tegas.

Sebagai langkah preventif untuk membatasi penyebaran corona, maka seluruh TKA China, yang menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjumlah 40 ribu, ada baiknya dipulangkan terlebih dahulu.

"Mencegah lebih baik daripada harus melihat nyawa anak-anak bangsa bergelimbangan," ucapnya.

Adapun proyek-proyek yang ditinggalkan TKA China, lanjut Sya'roni, bisa dikerjakan oleh pekerja-pekerja lokal.

"Presiden Jokowi yang katanya melibatkan intelijen dalam penanganan corona, segera memerintahkan intelijen untuk menyisir keberadaan seluruh TKA China di Indonesia," tutupnya.

Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam sebelumnya mengatakan bahwa ke-49 WN China dipastikan bukan baru datang dari negeri tirai bambu, melainkan datang dari Jakarta setelah mengurus dokumen-dokumen perpanjangan visa masa kerja.

Namun demikian, pernyataan ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi.

Secara detail, Saemu Alwi menyebut ada sebanyak 49 WNA yang masuk ke Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Minggu malam (15/3). Namun, dia membantah bahwa mereka adalah pekerja yang mengurus perpanjangan visa kerja.

"Kalau mereka urus perpanjangan kerja harus melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di daerah, tapi kita tidak pernah keluarkan, saya juga sudah melakukan pengecekan di kementerian tapi data mereka tidak ada," ujarnya kepada wartawan.

Seharusnya, lanjut Saemu Alwi, para pekerja tersebut tidak diperkenankan masuk. Ini lantaran ada imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan pada Februari 2020 lalu untuk tidak memberi izin bagi pekerja dari China masuk Indonesia, termasuk di Sultra.

"Jika mereka pekerja baru, maka seharusnya datanya ada di pusat, tapi faktanya mereka tidak punya data sama sekali sebagai pekerja," terang Saemu Alwi.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

CM50, Jaringan Global dan Pemimpin Koperasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 04:45

Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia

Rabu, 12 Februari 2025 | 04:15

TNI Kawal Mediasi Konflik Antar Pendukung Paslon di Puncak Jaya

Rabu, 12 Februari 2025 | 03:45

Peran para Bandit Revolusioner

Rabu, 12 Februari 2025 | 03:19

Pengecer Gas Melon Butuh Kelonggaran Buat Naik Kelas

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:59

DPD Apresiasi Kinerja Nusron Selesaikan Kasus Pagar Laut

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:39

Telkom Beri Solusi Kembangkan Bisnis Lewat Produk Berbasis AI

Rabu, 12 Februari 2025 | 02:19

Pengangkatan TNI Aktif sebagai Dirut Bulog Lecehkan Supremasi Sipil

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:59

Indonesia Perlu Pikir Ulang Ikut JETP

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:48

KPK Diminta Periksa Bekas Ketua MA di Kasus Harun Masiku

Rabu, 12 Februari 2025 | 01:35

Selengkapnya