Berita

Jokowi-Maruf/Net

Politik

Gerindra: Pemerintahan Jokowi-Maruf Baiknya Di-Lockdown Sementara Ganti TNI-Polri

MINGGU, 15 MARET 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Virus corona baru atau Covid-19 telah menyebar di Indonesia. Bahkan seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut dinyatakan sebagai salah satu pasien positif corona bersama 95 orang lainnya.

Atas sebaran Covid-19 di kalangan istana tersebut, maka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar untuk sementara pemerintahan di-lockdown.

“Caranya menonaktifkan Joko Widodo dan kabinetnya agar penyebaran virus corona bisa diatasi dengan cepat,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (15/3).


Sedang tugas pemerintahan untuk sementara dipegang oleh TNI dibantu oleh Polri. Hal ini, kata Arief, perlu dilakukan karena penyebaran virus corona sudah masuk dalam kategori darurat.

Menurutnya, usulan itu memang terbilang nyelenah. Tapi negara China sudah lebih dulu melakukannya. Presiden China, Xi Jinping telah melakukan lockdown pemerintahan dengan menugaskan tentara China untuk mengambil alih roda pemerintahan. Proses ini berlangsung ini kondisi kembali terkendali.

“Hanya TNI dan Polri yang sanggup menjalankan pemerintahan sementara dalam menanggulangi virus corona,” sambungnya.

Untuk itu, MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera bersidang untuk mengambil langkah langkah kebijakan lockdown terhadap pengoperasian jalannya pemerintahan untuk sementara dan diserahkan pada TNI dan Polri.

“Sebab TNI dan POLRI merupakan institusi yang anggotanya tidak ikut dalam pemilu sehingga masuk golongan netral,” urainya.

“Dan jika sudah terkendali, maka pemerintahan Joko Widodo-Maruf amin dan kabinetnya di-unlock atau dioperasikan kembali dan dipimpin Joko Widodo,” tutup Arief Poyuono.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya