Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memetakan ada tiga daerah kabupaten/kota di Jawa Barat yang dinilai akan rawan saat melaksanakan Pilkada 2020.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Rahmat Baja menyatakan, kerawanan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya letak geografis dan munculnya petahana yang berkaitan dengan netralitas ASN.
disela kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/kota se-Jabar, di Kabupaten Majalengka, Jumat (14/3) malam.
“Tingkat kerawanan diwarnai dengan politik uang dan netralitas ASN yang paling tinggi. Dan juga netralitas penyelenggara, hal itu menjadi perhatian bagi kami begitu juga koreksi buat Bawaslu, kewaspadaan tinggi untuk teman-teman Bawaslu tingkat adhoc,†ujar Rahmat disela kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/kota se-Jabar, Jumat malam (14/3) seperti dikutip dari
Kantor Berita RMOL Jabar.
Lebih lanjut Rahmat menerangkan, ketiga daerah di Jawa Barat yang dinilai rawan antara lain, Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Sukabumi. Di Jawa Barat sendiri, terdapat 8 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada September mendatang.
“Selain tiga daerah rawan, ada daerah lain yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Pangandaran, Indramayu dan Kota Depok. Jumlah tersebut menjadi perhatian bagi kami, tapi kami lebih fokus ke tiga daerah itu,†jelasnya.
Bawaslu sudah menyiapkan langkah bersama Pemda setempat yang diharapkan Pemprov dapat memperhatikan para aparatnya di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya, sebagai upaya antisipasi, Selain itu, ada pula patroli pengawasan yang akan kembali dihidupkan.
“Yang akan diawasi yaitu, politik uang, sinergritas ASN dan gerakan massa yang berdasarkan media sosial atau agama. Itu yang kita jaga agar tidak terjadi saat Pilkada serentak di Jabar,†pungkas Rahmat.
