Berita

Kejaksaan Agung/Net

Nusantara

Meresahkan Masyarakat, Jaksa Agung Didesak Copot Kajari Boalemo

RABU, 11 MARET 2020 | 16:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan tidak akan segan-segan untuk memecat jaksa-jaksa nakal seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu.

Menurut Burhanuddin tindakan tegas pemecatan akan dilakukannya jika setelah dilakukan pembinaan terhadap jaksa-jaksa nakal tersebut ternyata mereka tidak bisa dibina lagi.

Ketua Kadiv Investigasi dan Monitoring Komite Pemuda Peduli Keadilan (KPPK), Wiranto mengatakan, ini tentu sikap tegas yang diharapkan dari sosok Jaksa Agung.


Namun kenyataannya, di tingkat bawah ada saja oknum Jaksa nakal, seperti yang terjadi di Kabupaten Boalemo. Oknumnya adalah Kajari Boalemo berinisial BHN, yang terindikasi melakukan pemerasan dan gratifikasi.

Situasi ini sangat meresahkan masyarakat dan mencederai semangat penegakan hukum dan keadilan, sehinga masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam KPPK merasa terpanggil untuk berbuat dan mendesak Jaksa Agung agar mencopot Kajari Boalemo

"Jangan tebang pilih, Jaksa Agung harus tegas mencopot Kejari Boalemo lantaran yang bersangkutan diduga ikut terlibat dalam kasus pemerasaan dan gratifikasi saat menjabat," ujar Wiranto, Rabu (11/3).

Desakan tersebut diungkapkan lantaran diakui hanya jaksa-lah yang memiliki power atau intergritas untuk mengusut setiap kasus-kasus korupsi yang diduga banyak melipatkan sejumlah pejabat teras di Boalemo.

"Bagaimana kejaksaan bisa melakukan pemberantasan korupsi di Boalemo jika jaksanya bahkan pimpinannya ikut 'nakal'," terang Wiranto.

"Maka dari itu Jaksa Agung harus menyapu bersih anggotanya yang ikut terlibat dalam skandal pemerasaan yang harus berujung pada pemecatan secara tidak terhormat terhadap Kajari Boalemo," tutupnya menambahkan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya