Berita

Piter Abdullah/Net

Bisnis

Ada Corona, Pemerintah Diminta Beri Insentif Kepada Importir Dan Eksportir

SENIN, 09 MARET 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelangkaan bahan baku impor untuk kebutuhan industri di dalam negeri mulai langka. Hal ini disebabkan wabah virus corona baru (Covid-19) yang berasal dari Wuhan, China, menganggangu arus perdagangan global sejak Februari lalu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, impor terbesar Indonesia dari China turun 50 persen pada Februari lalu.

Sebab DJBC mencatat, nilai Impor Indonesia dari China pada Februari hanya 463 dolar AS, turun drastis jika dibanding akhir Januari yang sebesar 948 dolar AS.


Menurut ekonom dari Lembaga Riset Ekonomi CORE Indonesia, Piter Abdullah, pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan untuk memacu kegiatan ekspor impor RI.

"Kita perlu memacu barang impor, kemudian juga memacu barang ekspor, supaya kegiatan ekonomi kita bisa berjalan normal," ujar Piter Abdullah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/3).

Direktur Eksutif CORE Indonesia ini menyarankan kepada pemerintah agar memberikan insentif lebih kepada para importir dan juga eksportir.

"Pemerintah memang perlu melakukan terobosan-terobosan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita," ucap Piter Abdullah.

Jika insentif yang dikeluarkan pemerintah tidak cukup baik, Piter Abdullah melihat potensi penurunan nilai ekspor impor di Indonesia.

Dia memberikan sejumlah sektor yang akan mengalami penurunan produksi hingga kenaikan nilai barang. Misalnya, impor bawang putih yang diprediksinya akan mengalami kenaikan harga, jika tidak impor dari negara lain.

Sementara, untuk penurunan produksi akan terjadi di sektor manufacture, jika pemerintah tidak melakukan pelonggaran kebijakan bagi importir bahan baku.

"Kita butuh bahan baku dari luar negeri, untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita, mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita," terang Piter Abdullah.

Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk melonggarkan izin ekspor dan impor, guna menstimulus perekonomian dalam negeri.

Beberapa hal yang tengah disiapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah, mengundang 500 importir di berbagai negara dengan memberikan paket kebijakan.

Peket kebijakan itu diantaranya, mengurangi larangan pembatasan (lartas) impor dan melakukan percepatan proses impor, terutama untuk barang yang rencananya diimpor oleh 500 importir terpercaya (reputable importer).

Khusus untuk impor bahan baku, pemerintah juga akan melakukan pengurangan lartas.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya