Kasus dugaan mega korupsi PT Jiwasraya sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membentuk Panitia Kerja (Panja) di 3 komisi yaitu Komisi I, Komisi II dan Komisi III.
Sejumlah elemen sipil mendesak DPR membentuk Pansus agar berbagai masalah yang terjadi di Jiwasraya dapat terungkap dengan gamblang.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Review (IDR), Muhamad Rifai Darus melihat sikap DPR sudah tidak memikirkan rakyat lagi. Padahal, rakyat sangat menginginkan kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara senilai puluhan triliun dapat diusut dengan tuntas.
"Rakyat sudah tidak dipikirkan lagi, mereka (DPR) akan berteriak saat pemilu saja," demikian kata MRD -sapaan akrabnya, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/3).
Mantan Ketua Umum DPP KNPI itu menyebutkan, sebagain besar fraksi di DPR lebih mengedepankan kepentingan golongannya. Menurutnya, sikap para wakil rakyat di Senayan itu merupakan pendidikan politik kepada para anak muda.
"Fraksi-fraksi megamankan kepentingan kelompok dan golongan serta abaikan kepentingan rakyat. Pendidikan politik yang buruk kepada para millenial," kata MRD.
Diketahui, kasus gagalnya pembayaran polis nasabah JS Saving Plan oleh perusahaan BUMN PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menuai polemik.
Berdasarkan hasil audidt Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi kerugian negara akibat gagal bayar polis perusahaan asuransi pelamt merah itu hampir menyentuh angka Rp 14 triliun.
