Berita

Legislator PKS, Junaidi Auli (tengah)/Ist

Politik

Cegah Korupsi, PKS Minta BPK Libatkan Banyak Pihak

JUMAT, 06 MARET 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan akuntabilitas keuangan negara tidak dapat berjalan secara parsial, penting berbagai pihak untuk bersinergi dalam implementasinya.

“Berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama membangun sinergitas. Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi," ujar Junaidi saat menjadi narasumber dalam acara kuliah umum dengan tema "Akuntabilitas Untuk Semua" di UIN Raden Intan, Bandar Lampung. Kamis, (5/3).

Legislator asal Lampung ini menjelaskan, BPK sebagai lembaga negara diharapkan terus mendorong akuntabilitas termasuk didalamnya pengelolaan keuangan pemerintah.


Lebih lanjut, politisi PKS dari dapil Lampung II ini mendorong audit BPK berjalan maksimal, hal ini penting dalam rangka mengurangi fraud dan atau dapat mencegah korupsi lembaga yang melakukan.

"Seluruh pihak agar kooperatif dalam operasionalisasi pemeriksaan oleh BPK, ini penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang subtantif," tukas Junaidi.

Junaidi berharap, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya mengacu pada kepatuhan sistem keuangan negara tetapi mengutamakan prinsip pencapaian sebesar-besarnya dalam menciptakaan kesejahteraan masyarakat.

“Pemeriksaan keuangan negara harus mengutamakan prinsip pencapaian sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,“ tutup Junaidi.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya