Berita

Legislator PKS, Junaidi Auli (tengah)/Ist

Politik

Cegah Korupsi, PKS Minta BPK Libatkan Banyak Pihak

JUMAT, 06 MARET 2020 | 04:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan akuntabilitas keuangan negara tidak dapat berjalan secara parsial, penting berbagai pihak untuk bersinergi dalam implementasinya.

“Berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama membangun sinergitas. Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan dan bebas dari korupsi," ujar Junaidi saat menjadi narasumber dalam acara kuliah umum dengan tema "Akuntabilitas Untuk Semua" di UIN Raden Intan, Bandar Lampung. Kamis, (5/3).

Legislator asal Lampung ini menjelaskan, BPK sebagai lembaga negara diharapkan terus mendorong akuntabilitas termasuk didalamnya pengelolaan keuangan pemerintah.


Lebih lanjut, politisi PKS dari dapil Lampung II ini mendorong audit BPK berjalan maksimal, hal ini penting dalam rangka mengurangi fraud dan atau dapat mencegah korupsi lembaga yang melakukan.

"Seluruh pihak agar kooperatif dalam operasionalisasi pemeriksaan oleh BPK, ini penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang subtantif," tukas Junaidi.

Junaidi berharap, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya mengacu pada kepatuhan sistem keuangan negara tetapi mengutamakan prinsip pencapaian sebesar-besarnya dalam menciptakaan kesejahteraan masyarakat.

“Pemeriksaan keuangan negara harus mengutamakan prinsip pencapaian sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,“ tutup Junaidi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya