Berita

Saresehan Persaluny/Net

Kesehatan

Stunting Pekerjaan Besar, Pemerintah Tidak Bisa Jalan Sendiri

SELASA, 03 MARET 2020 | 13:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Persatuan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI (Persaluny) mengadakan sarasehan, mencari solusi penanggulangan stunting di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada akhir pekan lalu.

Persaluny mengadakan arasehan penanggulangan stunting bersama seluruh stakeholder utamanya alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI di berbagai sektor. Diantaranya, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Ikatan Dokter Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Universitas YARSI, Rumah Sakit YARSI, dan Pertamedika IHC.

Persaluny merupakan organisasi alumni yang didirikan pada tahun 1991, beranggotakan lebih kurang 7.000 orang dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini Persaluny dipimpin oleh Efmansyah Iken Lubis, alumni tahun 1987.


Efmansyah Iken Lubis mengatakan dari sarasehan ini diharapkan dapat mendorong peran aktif alumni dan menghasilkan rekomendasi untuk para stakeholder yang dapat digunakan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Yaitu standarisasi pencegahan dan penanganan kasus stunting oleh dokter, misalnya pemantauan ibu hamil dan bayi lahir, menghasilkan data stunting yang akurat, dan alokasi dana untuk pencegahan stunting," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 30,8 persen, sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. Angka yang tergolong tinggi ini merupakan suatu ancaman terhadap ketahanan bangsa di masa mendatang.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah stunting. Stunting adalah pekerjaan besar multisektoral baik pemerintah, swasta, pegiat rumah sakit, akademisi dan tokoh agama," demikian Efmansyah Iken Lubis.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya