Berita

Diskusi PRIMA tentang Omnibus Law Ciptaker/Ist

Politik

Pengamat: Omnibus Law RUU Ciptaker Sudah Tepat, Tapi Jangan Disamakan Dengan Singapura

SELASA, 03 MARET 2020 | 05:08 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

  Peneliti INDEF, Dhenny Yuartha menyebutkan Omnibus Law adalah cara pemerintah melakukan perubahan secara cepat. Kebutuhan Indonesia mendapatkan investasi harus tetap melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.

Dhenny menyontohkan, Vietnam yang perkembangan ekonominya maju sejak jauh hari menyiapkan instrumen regulasi. Dampaknya saat China berusaha merelokasi pabriknya, Vietnam adalah negara yang siap menampung.

"Indonesia memang membutuhkan investasi namun caranya harus gradual dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.Indonesia dengan Omnibus Law ingin melakukan perubahan regulasi secara cepat," demikian kata Dhenny saat menjadi narasumber dalam diskusi publik tentang Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (2/3).


Dhenny mengungkapkan bahwa menurut hasil survei World Economics Forum, yang menjadi penghambat investasi adalah korupsi. Dari hasil sirvei itu, Omnibus law RUU Ciptaker harus tepat dalam mendiagnosa masalah dasar ekonomi Indonesia.

"Jangan salah diagnosis menyamakan Indonesia dengan Singapura yang menurunkan pajak untuk menarik investor. Singapura hanya memiliki bisnis sektor keuangan, sementara Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah," demikian kata Dhenny.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya