Berita

Diskusi PRIMA tentang Omnibus Law Ciptaker/Ist

Politik

Pengamat: Omnibus Law RUU Ciptaker Sudah Tepat, Tapi Jangan Disamakan Dengan Singapura

SELASA, 03 MARET 2020 | 05:08 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

  Peneliti INDEF, Dhenny Yuartha menyebutkan Omnibus Law adalah cara pemerintah melakukan perubahan secara cepat. Kebutuhan Indonesia mendapatkan investasi harus tetap melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.

Dhenny menyontohkan, Vietnam yang perkembangan ekonominya maju sejak jauh hari menyiapkan instrumen regulasi. Dampaknya saat China berusaha merelokasi pabriknya, Vietnam adalah negara yang siap menampung.

"Indonesia memang membutuhkan investasi namun caranya harus gradual dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.Indonesia dengan Omnibus Law ingin melakukan perubahan regulasi secara cepat," demikian kata Dhenny saat menjadi narasumber dalam diskusi publik tentang Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (2/3).


Dhenny mengungkapkan bahwa menurut hasil survei World Economics Forum, yang menjadi penghambat investasi adalah korupsi. Dari hasil sirvei itu, Omnibus law RUU Ciptaker harus tepat dalam mendiagnosa masalah dasar ekonomi Indonesia.

"Jangan salah diagnosis menyamakan Indonesia dengan Singapura yang menurunkan pajak untuk menarik investor. Singapura hanya memiliki bisnis sektor keuangan, sementara Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah," demikian kata Dhenny.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya