Berita

Diskusi PRIMA tentang Omnibus Law Ciptaker/Ist

Politik

Pengamat: Omnibus Law RUU Ciptaker Sudah Tepat, Tapi Jangan Disamakan Dengan Singapura

SELASA, 03 MARET 2020 | 05:08 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

  Peneliti INDEF, Dhenny Yuartha menyebutkan Omnibus Law adalah cara pemerintah melakukan perubahan secara cepat. Kebutuhan Indonesia mendapatkan investasi harus tetap melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.

Dhenny menyontohkan, Vietnam yang perkembangan ekonominya maju sejak jauh hari menyiapkan instrumen regulasi. Dampaknya saat China berusaha merelokasi pabriknya, Vietnam adalah negara yang siap menampung.

"Indonesia memang membutuhkan investasi namun caranya harus gradual dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat.Indonesia dengan Omnibus Law ingin melakukan perubahan regulasi secara cepat," demikian kata Dhenny saat menjadi narasumber dalam diskusi publik tentang Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (2/3).


Dhenny mengungkapkan bahwa menurut hasil survei World Economics Forum, yang menjadi penghambat investasi adalah korupsi. Dari hasil sirvei itu, Omnibus law RUU Ciptaker harus tepat dalam mendiagnosa masalah dasar ekonomi Indonesia.

"Jangan salah diagnosis menyamakan Indonesia dengan Singapura yang menurunkan pajak untuk menarik investor. Singapura hanya memiliki bisnis sektor keuangan, sementara Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah," demikian kata Dhenny.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya