Sudah hampir satu bulan geger virus corona meluas ke berbagai negara di luar Wuhan, China, masih belum menampakkan gejala akan mulai berakhir penyebarannya. Sedikitnya 64 negara kini sudah melaporkan kejadian serupa negara asal Corona, China.
Dari total 79.824 kasus yang dilaporkan, 41.633 kasus berhasil di sembuhkan sementara 2.870 orang korban lainnya meninggal dunia. Indonesia sampai saat ini masih belum melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan evakuasi WNI dari Wuhan dan terus memantau perkembangan situasi di kapal pesiar Princes Diamond yang mendeteksi 3 korban korona dan puluhan WNI pekerja lainnya. Namun diluar dua kasus tersebut, nampaknya pemerintah masih harus meningkatkan kerjanya untuk memantau WNI di negara lain yang juga terdapat laporan kasus korona.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Nasdem, Willy Aditya menyampaikan data riil jumlah WNI di luar negeri harus menjadi perhatian dalam upaya pelindungan WNI berkenaan dengan merebaknya Covid-19 ke berbagai negara.
“Kita masih ingat bagaimana Kemenlu harus memutakhirkan lebih dahulu data WNI yang berada di Wuhan sebelum menentukan langkah evakuasi. Bagaimana dengan data WNI di 64 negara lainnya yang terdapat kasus korona? Negara harus cepat melakukan pemutakhiran tersebut. Tahun 2018 lalu Kemenlu bilang sudah mengembangkan sistem pemutakhiran WNI yang lebih canggih. Saya tagih itu untuk antisipasi kasus Korona saat ini†kata Willy lewat siaran persnya, Minggu (1/3).
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini menegaskan pemerintah harus terus memantau perkembangan kasus korona ini baik di dalam maupun di luar negeri. Jutaan WNI yang berada di berbagai negara di Luar Negeri juga harus dipantau keberadaannya. Sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi hal yang perlu penanganan serius dari negara.
“Sampai saat ini kita belum tahu berapa jumlah WNI di negara-negara yang terdapat laporan kasus corona. Pemerintah tidak boleh diam, harus lebih proaktif mengetahui keberadaan WNI tersebut dan memberi peringatan yang diperlukan jika terjadi kondisi krisis,†jelasnya.
Willy mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui kemeterian terkait dalam penanganan WNI di luar negeri terkait kasus korona. Namun demikian dia menenkankan pentingnya juru bicara pemerintah yang benar-benar dapat mengkomunikasikan langkah pemerintah dengan pesan-pesan komunikasi yang tepat dan tidak terkesan menyepelekan.
“Dalam kasus korona ini kembali terlihat lubang komunikator pemerintah. Beredarnya informasi langkah antisipasi corona dari Kemsetneg misalnya, justru membingungkan publik. Alih-alih menjelaskan situasi kekinian langkah antisipasi bidang kesehatan, pemerintah malah terkesan mengedepankan antisipasi langkah ekonomis lebih dahulu. Ini justru membuat kegamanan warga makin menjadi-jadi,†katanya.
Terhadap WNI di 64 negara yang melaporkan kasus corona, Willy berharap pemerintah melalui kedutaan-kedutaan besarnya terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pusat penanganan krisis corona. Pemerintah juga diminta untuk membangun komunikasi yang erat dengan negara-negara yang telah melaporkan kasus korona di wilayahnya.
“Pemerintah semestinya memiliki semacam command center dalam penanganan dampak krisis akibat virus korona ini. Penanganan baik di dalam maupun di luar negeri harus terpusat sehingga dapat cepat diambil tindakan jika diperlukan. Kementerian kesehatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Dirjen Imigrasi, dan lembaga negara lain yang dibutuhkan harus dikoordinasikan misalnya oleh Kemenkopolhukham sehingga ada kesatuan langkah sinergis dari pemerintah,†pungkasnya.
