PKS: Kalau Merugikan Rakyat, Dengan Tegas Omnibus Law Kami Tolak

Fraksi PKS dipastikan akan lebih objektif dan all out membela rakyat lantaran kini mantap berada di luar kabinet Presiden Joko Widodo di parlemen.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam serap aspirasi di Kecamatan Tunjungteja, Serang di masa reses DPR RI.

"Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10 dari 40 kursi menjadi 50 kursi. Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat, termasuk dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kami akan jaga amanah dengan semaksimal mungkin berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat," tegas Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/3).

Salah satu yang dicontohkan adalah sikap PKS yang menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kg, mendesak penyelidikan (hak angket) skandal Jiwasraya. Hal lain yakni UU Pesantren, serta mengusulkan RUU Keumatan, yakni RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama dan RUU Ketahanan Keluarga.

Ditegaskan, saat ini PKS tengah fokus dalam persoalan Omnibus Law. Bagi Fraksi PKS, keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar.

"Jika nanti setelah pembahasan Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan, dengan tegas kami akan tolak," pungkas Jazuli.