Komisi I DPR: Pemerintah Harus Pikirkan Kerugian Jemaah Yang Batal Berangkat Umrah

Pemerintah diminta untuk memikirkan nasib para jamaah umrah dalam negeri yang terkena imbas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang melakukan penangguhan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Corona.

Begitu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/2).

"Pemerintah tentu punya PR (Pekerjaan Rumah) bagaimana dengan jemaah yang sudah mendaftar, membayar," keluhnya.

Menurut Meutya Hafidz, PR pemerintah yang mesti diprioritaskan adalah bagaimana menyikapi para jamaah umrah yang gagal diberangkatkan oleh Trevel Umroh agar tidak menderita kerugian.

"Supaya diperlakukan adil oleh perusahaan-perusahaan umrah agar mereka kerugiannya minimal," kata Meutya Hafidz.

Politisi Golkar ini memaklumi jika kerugian dari para jemaah umrah dalam negeri pasti didapatkan. Namun, negara dalam hal ini pemerintah mesti hadir menyikapi hal tersebut agar kerugian tidak terlalu besar dirasakan oleh para calon jemaah umrah ini.

"Kalau kerugian pasti ada, namanya orang mau berangkat gak jadi ya, tapi bagaimana kerugiannya minimal, karena kan sudah bayar. Jadi paling itu saja," demikian Meutya Hafidz.