Berita

Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa telah diterima pihak Kementerian BUMN/RMOL

Politik

Diterima Pihak BUMN, Aliansi Pekerja Diminta Ikuti Satu Komando

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 14:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekitar 10 orang perwakilan Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, akhirnya diterima pihak Kementerian BUMN untuk melakukan mediasi, pada Kamis siang (27/2).

Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja BUMN Bergerak ini memang tengah melakukan aksi di depan Kantor Erick Thohir untuk menyuarakan sejumlah tuntutan.

Di antaranya mengganti direksi BUMN yang tidak bersih (korupsi), menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, menolak mutasi Pengurus Serikat Pekerja dan PHK massal, menolak outsourcing serta pekerja kontrak yang melanggar Undang Undang.


Dari atas mobil komando, Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia sekaligus koordinator aksi, Mirah Sumirat, mengundang beberapa rekannya untuk ikut mendampinginya masuk ke dalam gedung kementerian.

"Saya meminta kepada Ketua Umum SP (Serikat Pekerja) Abdul Ghofur, perwakilan dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dua orang, PT Kereta Api Indonesia dua orang, PT Pos Indonesia dua orang, dan MLJ satu orang untuk menemui pihak Kementrian BUMN," ujarnya.

Sebelum meninggalkan mobil komando dan memasuki kantor Erick Thohir, Mirah meminta seluruh demonstran agar tetap dalam satu komando.

Sementara Abdul Ghofur dari atas mobil komando juga mengabarkan soal aksi hari ini yang jumlah pesertanya lebih sedikit dari prediksi. Sebab, kata Abdul Ghofur, rekan mereka yang berasal dari PT Pos Indonesia tidak diizinkan keluar untuk turun aksi karena mendapatkan intimidasi dari pimpinannya.

Sambil menunggu hasil pertemuan antara perwakilan dengan pihak Kementerian BUMN, para pengunjuk rasa memilih untuk melakukan Ishoma. 16Mun

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya