Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Mr. Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa/Ist

Politik

Ketua MPR Berharap Arab Saudi Kaji Ulang Penghentian Sementara Umrah Dari Indonesia

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 13:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Liga Muslim Dunia dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, meminta kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara kunjungan jamaah Indonesia melakukan ibadah umrah. Terlebih, sampai saat ini Indonesia masih bersih dari wabah virus corona (Covid-19).

"Berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan lainnya yang terkena penghentian sementara umrah lantaran di negaranya sudah ditemukan banyak warga yang terkena virus covid-19, di Indonesia sejauh ini masih bersih. Pelarangan tersebut akan membuat sedih para jamaah Indonesia, yang setiap tahunnya tak kurang dari 1 juta jemaah melakukan ibadah umrah," ujar Bamsoet.

Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo mengatakan itu saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami), H.E. Mr. Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung MPR RI, Jakarta, Kamis (27/2).


Turut hadir dari jajaran Liga Muslim Dunia antara lain Deputy Secretary General for International Relations Mr. Mohammed Saeed Almajdoui, General Advisor to the Secretary General Mr. Osamah Jibran Alqahtani, Director World Moslem League Office in Jakarta Fahad Mohammed Alharbi. Hadir pula Dutabesar Arab Saudi untuk Indonesia H.E. Mr. Essam bin Abed Al-Thaqafi. Sedangkan Bamsoet didampingi para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti diskriminasi yang memancing kerusuhan sosial yang terjadi di India akibat pemberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amandement Act) yang baru saja disahkan India pada Desember 2019.

Kerusuhan yang sudah menelan 24 warga meninggal dan 200 orang luka-luka ini terjadi lantaran melalui UU tersebut, pemerintah India akan memberikan kewarganegaraan kepada imigran dari tiga negara tetangganya, yakni Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun kebijakan tersebut tak berlaku bagi imigran yang beragama Islam.

"Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap India yang merupakan sahabat baik Indonesia sejak zaman awal proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kita memahami pembuatan undang-undang merupakan hak kedaulatan suatu negara. Namun bilamana ada diskriminasi terhadap pemeluk agama yang bisa memancing konflik, bukan hanya di negara yang bersangkutan melainkan bisa melebar ke berbagai penduduk muslim di negara lain, sudah menjadi kewajaran jika Indonesia turut mengingatkan. Karena sahabat yang baik, adalah sahabat yang mau berbagi pandangan, saling mengingatkan dan saling menguatkan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengajak Liga Muslim Dunia sebagai salah satu organisasi islam non-pemerintahan terbesar dunia, untuk bersama Indonesia mempromosikan Islam yang moderat. Dengan jumlah pemeluk agama Islam mencapai 209,12 juta jiwa (87,17 persen dari total penduduk 239,89 juta jiwa), Islam di Indonesia selalu menampilkan wajah yang tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran).

"Memang kita tak menutup mata atas adanya tindakan ekstrimis dan radikal yang mengatasnamakan Islam di berbagai belahan dunia. Namun itu tak menunjukan satu persen pun kualitas 1,8 miliar muslim dunia. Walaupun jumlahnya sangat kecil, namun kita tak boleh anggap sepele. MPR RI bersama Liga Muslim Dunia akan terus mendorong dialog dan mempromosikan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta), dengan Indonesia sebagai contohnya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga menyambut gembira dukungan Liga Muslim Dunia terhadap rencana pembentukan Majelis Syuro Sedunia yang digagas MPR RI, sebagai wadah berhimpun dan bertukar pikiran berbagai lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat dan pemutus konstitusi (undang-undang dasar) di masing-masing negaranya. Kehadiran Majelis Syuro Sedunia punya tujuan mulia agar para pembuat konstitusi di berbagai negara tak terjebak dalam pembuatan aturan yang diskriminatif dan intoleransi yang bisa memancing kerusuhan sosial dan ketidakharmonisan.

"Tak hanya Liga Muslim Dunia, berbagai pihak juga sudah menyatakan dukungannya. Antara lain Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, dan Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach. Selain untuk peningkatan kerjasama di berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, kehadiran Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI juga akan turut serta mewujudkan dunia yang lebih toleran, adil, dan beradab," demikian Bamsoet.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya