Elektabilitas Anies Makin Perkasa, Wajar Banyak Yang Ingin Jegal

Banjir adalah 'penyakit menahun' Kota Jakarta sejak zaman baheula. Saat kota ini masih bernama Batavia, Pemerintah Belanda  pun sudah kewalahan dengan genangan air yang kerap menerjang wilayah mereka.

Demikian yang disampaikan oleh pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/2).

Persoalan semakin rumit, lanjut Pangi, karena DKI Jakarta tidak punya kendali penuh untuk mengatasi persoalan ini. Sebab ada wilayah penyangga seperti Bogor dan lainnya yang punya keterlibatan dalam banjir yang melanda Jakarta. Bahkan menurutnya, silang pendapat dengan Pemerintah pusat menambah ruwet persoalan ini.

"Yang gampang itu berbicara 'lakukan koordinasi'. Begitu di lapangan nggak segampang itu untuk koordinasi, karena ego masing-masing kepala daerah kota penyangga," jelas Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini pun menegaskan, banjir Jakarta tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta semata.

"Di mana peran pemerintah pusat? Bukannya dulu Pak Jokowi pernah berkomentar bahwa 'persoalan banjir dan macet di Jakarta bisa lebih mudah teratasi apabila saya terpilih menjadi presiden'?" sindir Pangi.

"Mestinya sekarang setelah Pak Jokowi menjadi presiden, lebih mudah koordinasi, sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat," sambungnya.

Sebab, Jokowi bisa memerintahkan langsung Menteri PUPR, Menteri Lingkungan, Basarnas, juga Kepala Daerah penyangga termasuk Gubernur DKI untuk bersinergi atau menyelesaikan masalah di 13 sungai yang mengalir di Jakarta yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Maka, menurut Pangi, menjadikan Gubernur DKI sebagai orang paling bersalah adalah langkah yang tidak tepat. Selain itu, langkah DPRD DKI Jakarta yang ingin menjegal Anies lewat Pansus Banjir adalah kekeliruan dan bukan langkah bijak.

"Menjegal Anies agar tak terpilih menjadi presiden dengan kasus banjir apakah akan berhasil dan relevan? Wajar semua ingin menjegal, sebab elektabilitas Anies dari beberapa lembaga survei nasional masih perkasa dan posisi teratas, menjegal dari sekarang dianggap tepat," pungkasnya.