Rapat kerja DPD RI bersama Kementerian Keuangan/RMOL
Anggota Pansus dana otonomi khusus Papua Fachrul Razi menyampaikan biang kerok permasalahan di Papua dan Papua Barat adalah penyaluran dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran.
Pernyataan keras Fachrul Razi tersebut terlontar saat rapat kerja DPD RI membahas dana otonomi khusus dan prin biru otonomi khusus Papua paska 2022 bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di ruang rapat Komite I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/2).
Fachrul Razi menyampaikan Papua dan Papua Barat memiliki sumber daya alam yang kaya dengan luas bumi cenderawasih yang mencapai setengah dari Eropa.
“Saya ingin katakan bahwa pada tahun 2017 saja dengan prediksi Papua yang memiliki hampir dan katanya Rp. 2.000 triliun sumber emas yang ada di sana, itu bukan hanya emas, di situ juga ada tembaga dan perak bapak wamen,†ujar Fachrul Razi.
Pendapatan dari hasil tambang Papua sebesar Rp. 2 ribu triliun atau 1.500 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2017. Belum lagi PT. Freeport telah menyerahkan Rp. 2 triliun untuk negara yang disumbangkan bumi Papua.
“Sementara kita memberikan Papua, Rp.5 triliun, Papua Barat Rp. 2 triliun, jadi sepertu nyicil gitu lho. Mau ambil uang di Papua kembalinya nyicil selama 20 tahun, udah itu ditakut-takuti ini kita mau perpanjang apa enggak ya? Ini kan bahaya juga ini kan bom waktu ini,†urainya.
Menurutnya, rakyat Papua hanya mendapatkan 1 persen dari pendapatan yang dihasilkan dari segala kekayaan buminya.
“Tercatat dalam data saya di tahun 2017-2016 itu 44 juta dollar atau 33 juta dollar atau seimbang dengan Rp. 579 miliar, yang diterima itu hanya bunga satu persen yang diterima oleh rakyat, yang katanya itu adalah untuk masyarakat lokal, ininkan tidak adil saya merasa ini tidak adil,†jelasnya.
Dia meminta negara untuk transparan mengenai uang yang telah diambil dari tanah Papua dengan mengundang auditor internasional untuk dapat mengaudit pendapatan di Papua.
“Kenapa harus takut? Katanya kita negara yang berdaulat nah yang celakanya adalah saya katakan bahwa 242trilun dana yang begitu besar dikembalikan titalnya itu tidak representatif, wajar ketika warga Papua banyak yang bergejolak,†tegasnya.
Fachrul Razi mengatakan seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjadikan rakyat Papua sebagai shareholder bukan stakeholder.
Dengan menjadikan Papua sebagai stakeholder, kata dia, secara tidak langsung Indonesia tengah mempersiapkan pelepasan Papua.
“Secara enggak langsung ini mohon maaf kita hari ini menjadi panitia melepaskan Papua menjadi negara yang merdeka. Percayalah kalau hal itu akan terjadi," ungkapnya.
"Negara tidak adil, bagi saya tidak adil anggaran begitu besar, dikembalikan ke Papua itu sangat kecil sekali,†tandasnya.
