Berita

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Pembantu Jokowi Kerap Bikin Gaduh, Saleh Daulay: Jangan Sering Bercanda Di Ruang Publik

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 04:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin diminta untuk selektif dalam menyampaikan pernyataan. Sebab belakangan, para menteri pembantu Jokowi kerap menimbulkan narasi yang kontroversial.

“Jangan terlau banyak bicara, karena kalau terlalu banyak bicara ada salah seperti itu kan jadi menimbulkan kontroversi,” ujar anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta, Senin (24/2).

Menurutnya, kontroversi yang ditimbulkan akibat wacana para pembantu Jokowi bukan hanya sebatas kalangan pemerintah, namun juga menjadi perdebatan publik yang luar biasa.


“Misalnya kita melihat di media-media sosial, itu malah menghabiskan energi yang luar biasa. Sampai ada yang viral hanya kesalahan ngomong, kesalahan memberikan pernyataan seperti itu,” katanya.

Anggota Komisi IX ini menduga, para menteri yang mengeluarkan statemen kontroversial hendak mendapat perhatian positif dari masyarakat. Namun malah berujung kegaduhan. Oleh karenanya, pejabat pemerintah harus mampu mengeluarkan wacana atau usulan yang bermanfaat bagi rakyat.

"Bicaralah yang bermutu, itu sederhana. Carilah problem (topik) yang bisa memberikan solusi kepada kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat, nah karena itu ada hal-hal fundamental yang tidak berkenaan dengan kesejahteraan rakyat enggak usah diomongin,” urainya.

Beberapa pernyataan yang disinggung antara lain Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang mengusulkan ASN mendapat dana pensiun Rp 1 miliar. Menkeu Sri Mulyani yang mengaku mules mendengar janji kampanye Jokowi soal kartu pra kerja, serta Menag Fachrul Razi mengenai sertifikat mubaligh dan majelis taklim yang harus terdaftar.

“Pemerintah itu jangan sering bercanda di ruang publik, kalau enggak sanggup ya jangan mau jadi pejabat publik karena pejabat publik itu milik semua gitu loh," tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya