Berita

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Pembantu Jokowi Kerap Bikin Gaduh, Saleh Daulay: Jangan Sering Bercanda Di Ruang Publik

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 04:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin diminta untuk selektif dalam menyampaikan pernyataan. Sebab belakangan, para menteri pembantu Jokowi kerap menimbulkan narasi yang kontroversial.

“Jangan terlau banyak bicara, karena kalau terlalu banyak bicara ada salah seperti itu kan jadi menimbulkan kontroversi,” ujar anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta, Senin (24/2).

Menurutnya, kontroversi yang ditimbulkan akibat wacana para pembantu Jokowi bukan hanya sebatas kalangan pemerintah, namun juga menjadi perdebatan publik yang luar biasa.


“Misalnya kita melihat di media-media sosial, itu malah menghabiskan energi yang luar biasa. Sampai ada yang viral hanya kesalahan ngomong, kesalahan memberikan pernyataan seperti itu,” katanya.

Anggota Komisi IX ini menduga, para menteri yang mengeluarkan statemen kontroversial hendak mendapat perhatian positif dari masyarakat. Namun malah berujung kegaduhan. Oleh karenanya, pejabat pemerintah harus mampu mengeluarkan wacana atau usulan yang bermanfaat bagi rakyat.

"Bicaralah yang bermutu, itu sederhana. Carilah problem (topik) yang bisa memberikan solusi kepada kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat, nah karena itu ada hal-hal fundamental yang tidak berkenaan dengan kesejahteraan rakyat enggak usah diomongin,” urainya.

Beberapa pernyataan yang disinggung antara lain Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang mengusulkan ASN mendapat dana pensiun Rp 1 miliar. Menkeu Sri Mulyani yang mengaku mules mendengar janji kampanye Jokowi soal kartu pra kerja, serta Menag Fachrul Razi mengenai sertifikat mubaligh dan majelis taklim yang harus terdaftar.

“Pemerintah itu jangan sering bercanda di ruang publik, kalau enggak sanggup ya jangan mau jadi pejabat publik karena pejabat publik itu milik semua gitu loh," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya