Berita

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Pembantu Jokowi Kerap Bikin Gaduh, Saleh Daulay: Jangan Sering Bercanda Di Ruang Publik

SELASA, 25 FEBRUARI 2020 | 04:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin diminta untuk selektif dalam menyampaikan pernyataan. Sebab belakangan, para menteri pembantu Jokowi kerap menimbulkan narasi yang kontroversial.

“Jangan terlau banyak bicara, karena kalau terlalu banyak bicara ada salah seperti itu kan jadi menimbulkan kontroversi,” ujar anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta, Senin (24/2).

Menurutnya, kontroversi yang ditimbulkan akibat wacana para pembantu Jokowi bukan hanya sebatas kalangan pemerintah, namun juga menjadi perdebatan publik yang luar biasa.


“Misalnya kita melihat di media-media sosial, itu malah menghabiskan energi yang luar biasa. Sampai ada yang viral hanya kesalahan ngomong, kesalahan memberikan pernyataan seperti itu,” katanya.

Anggota Komisi IX ini menduga, para menteri yang mengeluarkan statemen kontroversial hendak mendapat perhatian positif dari masyarakat. Namun malah berujung kegaduhan. Oleh karenanya, pejabat pemerintah harus mampu mengeluarkan wacana atau usulan yang bermanfaat bagi rakyat.

"Bicaralah yang bermutu, itu sederhana. Carilah problem (topik) yang bisa memberikan solusi kepada kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat, nah karena itu ada hal-hal fundamental yang tidak berkenaan dengan kesejahteraan rakyat enggak usah diomongin,” urainya.

Beberapa pernyataan yang disinggung antara lain Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang mengusulkan ASN mendapat dana pensiun Rp 1 miliar. Menkeu Sri Mulyani yang mengaku mules mendengar janji kampanye Jokowi soal kartu pra kerja, serta Menag Fachrul Razi mengenai sertifikat mubaligh dan majelis taklim yang harus terdaftar.

“Pemerintah itu jangan sering bercanda di ruang publik, kalau enggak sanggup ya jangan mau jadi pejabat publik karena pejabat publik itu milik semua gitu loh," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya