Anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin diminta untuk selektif dalam menyampaikan pernyataan. Sebab belakangan, para menteri pembantu Jokowi kerap menimbulkan narasi yang kontroversial.
“Jangan terlau banyak bicara, karena kalau terlalu banyak bicara ada salah seperti itu kan jadi menimbulkan kontroversi,†ujar anggota Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta, Senin (24/2).
Menurutnya, kontroversi yang ditimbulkan akibat wacana para pembantu Jokowi bukan hanya sebatas kalangan pemerintah, namun juga menjadi perdebatan publik yang luar biasa.
“Misalnya kita melihat di media-media sosial, itu malah menghabiskan energi yang luar biasa. Sampai ada yang viral hanya kesalahan ngomong, kesalahan memberikan pernyataan seperti itu,†katanya.
Anggota Komisi IX ini menduga, para menteri yang mengeluarkan statemen kontroversial hendak mendapat perhatian positif dari masyarakat. Namun malah berujung kegaduhan. Oleh karenanya, pejabat pemerintah harus mampu mengeluarkan wacana atau usulan yang bermanfaat bagi rakyat.
"Bicaralah yang bermutu, itu sederhana. Carilah problem (topik) yang bisa memberikan solusi kepada kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat, nah karena itu ada hal-hal fundamental yang tidak berkenaan dengan kesejahteraan rakyat enggak usah diomongin,†urainya.
Beberapa pernyataan yang disinggung antara lain Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang mengusulkan ASN mendapat dana pensiun Rp 1 miliar. Menkeu Sri Mulyani yang mengaku mules mendengar janji kampanye Jokowi soal kartu pra kerja, serta Menag Fachrul Razi mengenai sertifikat mubaligh dan majelis taklim yang harus terdaftar.
“Pemerintah itu jangan sering bercanda di ruang publik, kalau enggak sanggup ya jangan mau jadi pejabat publik karena pejabat publik itu milik semua gitu loh," tandasnya.
