Berita

Agus Harimurti Yudhoyono dinilai banyak pihak cocok menggantikan sang ayah di Partai Demokrat/Net

Politik

AHY Paling Potensial Teruskan Kepemimpinan, Demokrat Kembali Aklamasi?

SENIN, 24 FEBRUARI 2020 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menjelang Kongres Partai Demokrat pada bulan mendatang, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut paling berpeluang menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Namun, sebelum  bisa menjadi orang nomor satu di Demokrat, AHY harus bisa mengatasi seluruh kendala yang mengadang. Di antaranya soal mekanisme pemilihan.

Saat ini sejumlah mekanisme Kongres mulai diapungkan ke permukaan. Sebagian menginginkan adanya sistem voting. Sebagian lainnya meminta sistem Konvensi. Bahkan tidak sedikit yang berharap Demokrat bisa kembali aklamasi.
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, ketiga sistem itu sesungguhnya pernah dipraktikkan partai Demokrat.

Sistem voting dilakukan saat Kongres PD di Bandung (2010). Aklamasi digunakan saat Kongres 2015, dan mekanisme konvensi dijalankan jelang Pilpres 2014.

Kendati demikian, menurut Khoirul, Demokrat tampaknya akan cermat berhitung. Karena, mekanisme pemilihan Ketum itu tidak hanya berimplikasi pada ukuran demokratisnya sistem pemilihan, tetapi juga seberapa efektif untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai. Supaya tidak terjebak dalam friksi-friksi internal yang tidak produktif.

"Karena itu Demokrat tampaknya lebih tepat menggunakan mekanisme aklamasi untuk menentukan Ketumnya," jelas Khoirul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).

Pandangan Khoirul ini karena melihat beberapa faktor. Salah satunya, kian menguatnya dukungan jajaran pengurus daerah terhadap figur AHY yang dibuktikan banyaknya deklarasi dukungan pengurus DPD kepada AHY.

Selanjutnya, Demokrat juga harus berhitung cermat tentang potensi dampak sistem voting. Mekanisme ini akan dilakukan jika tidak ada titik temu antarfaksi-faksi untuk bersepakat aklamasi.

"Sejauh ini, belum terlihat faksi lain yang potensial, kecuali putra biologis dan ideologis SBY," terang Khoirul.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya