Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Insis: Menteri Tergaduh Yang Layak Diganti Fachrul Razi Dan Sri Mulyani

MINGGU, 23 FEBRUARI 2020 | 06:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus bergulir dijagat media sosial. Banyak pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo segera mengganti para menteri yang selalu membuat gaduh dengan kebijakan maupun statementnya.

Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menilai Presiden Jokowi harus menepati janji atau ucapannya yang pernah disampaikan bahwa menterinya tidak boleh membuat kegaduhan.

"Kan kata Pak Jokowi nggak boleh bikin gaduh. Ini justru menguji konsistensi statement beliau sendiri," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/2).


Sehingga, lulusan Magister Universitas Sains Malaysia itu menilai terdapat tiga menteri yang harus diganti. Di antaranya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Selain itu, Ketua Pijar Jakarta 1999 ini juga meminta agar Presiden Jokowi mengganti Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

Fachrul Razi kerap membuat kegaduhan, mulai dari mewacanakan pemulangan eks WNI anggota ISIS hingga rencana membuat program ulama bersertifikat. Sementara Sri Mulyani baru-baru ini terang menyatakan dirinya mules mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo.

"Kalau gunakan statement Jokowi sendiri soal gaduh maka terdepan yakni Kemenag, Kemenkeu, BPIP, Muhadjir," jelas Dian.

Walau demikian, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle terhadap pembantunya dalam waktu dekat.

"Tapi itu kemungkinan terjadi masih lama. Kalau terjadi reshuflle maka akan hattrick. Reshuffle tercepat di pemerintahan Pak Jokowi sendiri," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya