Hasil riset Nagara Institute yang menyatakan Partai Nasdem partai politik paling oligarkis dan terpapar politik dinasti menuai reakai beragam.
Ada yang meraguka kredibilitas lembaga riset tersebut, hingga pendiri lembaga NI yang notabene kader Nasdem Akbar Faizal dikaitkan dengan pencalonannya yang gagal pada Pileg 2019.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal enggan menanggapi pernyataan yang menyerang dirinya secara personal. Dia pun menantang pihak-pihak tersebut membantah risetnya dengan karya ilmiah serupa.
"Saya tidak perlu menanggapi yang begituan ya, kok dibawa ke wilayah personal ya. Saya punya jawaban untuk itu. Tapi ngapain aku layanin itu," tegasnya kepada redaksi di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).
"Kalau memang membantah itu, coba hadapi dengan akademis pula, dengan intelektual pula gitu. Saya bicara disitu sebagai Direktur Eksekutif Nagara Institute, bukan kader," imbuhnya menegaskan.
Ketua DPP Partai Nasdem, Saat Mustopa sebelumnya mengaku tidak paham apa motif Akbar Faizal merilis hasil risetnya itu. Sebab, kata dia, Nasdem tidak mempraktikkan dinasti politik.
"Saya enggak tahu kalau soal itu. Kalau misalnya ada kekecewaan dan sebagainya terhadap partai dan membuat dia berkesimpulan terhadap partai seperti itu, saya tidak paham," kata Saat Mustopa, Selasa lalu (18/2).
Mengenai hal ini, Akbar Faizal menegaskan bahwa pihak yang berasumsi seolah dia menyerang Nasdem dinilai keliru. Karena itu, dia enggan menanggapi hal tersebut.
"Dia menanggapinya yang berbeda, dia menanggapinya secara personal dan saya tidak perlu melayani," pungkasnya.
Beberapa waktu lalu Nagara Institute merilis kajian terbaru. Sebesar 17,22 persen anggota DPR hasil Pileg 2019 terpapar dinasti politik. Atau, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik.
Partai Nasdem ada di urutan perama (33,90 persen). Menyusul Partai Golkar (31,58 persen), PDI Perjuangan (21,18 persen), Partai Gerindra (18,52 persen), Partai Demokrat (18,18 persen), PAN (16,67 persen), PPP (13,28 persen), PKS (8 persen), dan PKB (5,17 persen).
