Kritik Pedas Rusdi Kirana Pada Pemerintahan Jokowi Soal Harga Avtur Berbeda-beda

KRITIKAN Rusdi kirana pemilik Lion Air terkait harga avtur yang berbeda antarwilayah di Indonesia, merupakan kritik pedas kepada pemerintah Jokowi, pada Pertamina, termasuk pada komisaris baru Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, sosok kepercayaan Jokowi yang sekarang memegang jabatan penting sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina.

Rusdi Kirana mempertanyakan harga avtur, kok bisa berbeda-beda. Ini yang membuat industri penerbangan kehilangan ruang gerak dan tiket menjadi mahal. Meski kritik ini mesti diuji kebenarannya, benarkah tiket mahal karena harga avtur yang mahal dan berbeda beda antarwilayah di tanah air?

Meskipun harga avtur sangat berkait erat dengan hajat hidup orang banyak, yakni transportasi udara, namun Avtur memang bukan barang subsidi. Harga avtur dilepaskan oleh pemerintah sesuai mekanisme pasar. Jadi penjual dan pembeli bersepakat mengenai harga ini tanpa intervensi pemerintah.

Avtur memang diperlakukan berbeda dengan solar yang hingga saat ini masih disubsidi sangat besar oleh pemerintah. Solar harganya ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh Republik Indonesia. Sementra solar dan avtur sama sama merupakan pelayanan terhadap kebutuhan dasar publik, yakni sektor transportasi.

Polemik harga avtur ini sudah berlangsung lama, sampai sekarang belum ada solusi kongkret dari pemerintah. Sementara Pertamina menjadi bulan-bulanan kritik, baik dari kalangan pengusaha sektor penerbangan, BUMN penerbangan, maupun oleh pemerintah sendiri. Memang terdengar aneh, karena seharusnya masalah ini dapat dicari jalan keluarnya oleh pemerintah.

Caranya adalah dengan melakukan subsidi avtur, sama dengan subsidi bahan bakar solar. Mengapa karena yang menggunakan transportasi udara sekarang bukan hanya orang kaya, namun juga orang miskin. Sehingga harus ada campur tangan pemerintah untuk mengatur harga avtur dan juga tiket pesawat nantinya.

Untuk dapat menetapkan harga avtur, maka pemerintah harus melakukan subsidi sebagai pengganti atas biaya angkut khususnya dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Pertamina dalam menyalurkan avtur ke seluruh bandara sampai di wilayan paling jauh. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jual avtur di berbagai wilayan harus diganti oleh pemerintah dalam bentuk subsidi avtur.

Dengan demikian pertengkaran antara pemilik maskapai, BUMN penerbangan dengan pemerintah dapat diakhiri.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)