Kasus sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di setiap perhelatan sudah pasti bakal terjadi. Namun untuk penanganannya seringkali dianggap belum adil oleh masyarakat.
Anggapan ini muncul setelah Indonesia melalui beberapa kali pemilu, yang puncaknya terjadi pada perhelatan pemilu serentak 2019 kemarin.
Saat itu, tim hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019, karena diduga ada pelanggaran yang bersifat terstuktur, sitematis, dan massif (TSM) dilakukan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin beserta timnya.
Gugatan pun diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun setelah melalui rangkaian persidangan, 9 Hakim MK menyimpulkan bahwa gugatan TSM tidak berdasar menurut hukum.
Alasannya, MK hanya menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), atau sengketa perselisihan hasil suara. Sementara untuk pelanggaran TSM, dinyatakan MK saat itu, ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Aksi demonstrasi masyarakat pun memuncak, hingga akhirnya berujung pada kericuhan dengan aparat kepolisian. Bahkan fatalnya, kasus ini dituntut pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), karena telah menimbulkan banyak korban meninggal dan luka-luka.
Berkaca dari sengketa Pilpres 2019 tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J. Kede, mengaku telah mendiskusikan persoalan ini dengan Ketua Bawaslu Abhan.
"Hal ini salah satu yang saya sampaikan ke Ketua Bawaslu, Mas Abhan, saat Komisi Informasi Pusat silaturrahmi ke beliau hari Selasa, 18 Februari 2020 lalu," terang Hendr J. Kede dalam sebuah tulisan panjang yang diposting di akun Facebooknya, Kamis kemarin (20/2).
Pertanyaan paling mendasar yang disampaikan Hendra J. Kede ke Abhan adalah mengenai peranan Bawaslu dalam hal penganan perkara TSM. Sebab dia melihat adanya potensi kecurangan yang sama di perhelatan Pilkada Serentak 2020 mendatang.
"Jawaban Mas Abhan bikin saya terperanjat sambil membayangin apa yang terjadi pasca Pilkada nanti," ucapnya dalam sebuah tulisan yang sama.
"Menurut beliau (Abhan), Bawaslu hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa TSM terkait perhitungan suara. Hanya itu kewenangan yang diberikan UU Pilkada ke Bawaslu," sambung Hendra J. Kede.
Lantas, Hendra J. Kede kembali bertanya kepada Abhan akan potensi pelanggaran TSM seperti, pengerahan ASN, dana hibah, dan semacamnya, terjadi di Pilkada Serentak 2020 mendatang.
"Kemana mereka akan mencari keadilan? Saya sampaikan saat itu ke beliau, wah gawat kalau begini," katanya.
Sepanjang pengetahuan dan pengalamannya di dalam pemilu pasca reformasi tahun 1999, Hendara J. Kede melihat hal yang paling mengerikan di proses hukum pemilu yang ada saat ini.
"Jika ke MK tidak bisa karena kewenangannya sudah di Bawaslu. Jika ke Bawaslu juga tidak bisa karena hanya terbatas TSM perhitungan. Maka yang dikhawatirkan adalah jika para pencari keadilan TSM Pilkada memilih jalannya sendiri-sendiri, alasannya bisa saja karena terpaksa, dan alasan pembenar lainnya. Bukan saja gawat kalau itu terjadi. Tapi supeeeerrrrr gawaaaaatttt," tegasnya.
Hendra J. Kede pun menyampaikan perbandingan kasus yang pernah terjadi pada Pilkada 2008 silam. Dimana, pada saat itu belum ada aturan legislasi pemilu yang mengatur soal pelanggaran TSM.
"Dua belas tahun silam, ndak ada aturan TSM di UU Pileg, Pilpres, maupun Pilkada," dia menyampaikan.
Sebagai salah satu contoh kasus, Hendra J. Kede menceritakan gugatan TSM Khofifah Indar Parawansa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.
"Bu Khofifah dan timnya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. MK menerima, MK menyidangkan untuk memeriksa, MK mengeluarkan Putusan, TERBUKTI ADA PELANGGARAN TSM. Sebagian tahapan Pilgub Jatim diperintahkan diulang di beberapa tempat. Pencari Keadilan menemukan keadilan Pilkada di MK," beber Hendra J. Kede.
"Semenjak itu TSM adalah norma hukum Pemilu dan masuk sebagai norma di hampir seluruh UU terkait Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada). Saya sampai sekarang masih bisa merasakan kebangaan dan kebahagiaan luar biasa atas peristiwa itu. Kenapa.... itulah saat pertama saya melihat jubah hakim keadilan substantif. Sekarang gimana?" sambungnya.
Maka dari itu, Hendra J. Kede berkesimpulan bahwa persoalan ini mesti segera diselesaikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI dan stake holder terkait.
Sebab jika tidak, maka potensi kecurangan TSM yang akan dilakukan calon kepala daerah petahana akan sulit untuk diusut. Pasalnya, Hendra J. Kede mencatat 50-60 persen Cakada dari 270 daerah pemilihan adalah petahana.
"Mumpung masih ada waktu sebelum perhelatan Pilkada. Semua pihak terkait hendaknya membuatkan saluran agar tak banyak saluran yang dibuat masing-masing pencari keadilan pelanggaran TSM Pilkada," imbau Hendra J. Kade.
"Bisa dibayangkan jika masing-masing mencari salurannya sendiri-sendiri. Maka akan ada potensial nantinya. Yang terjadi adalah antar satu saluran dengan saluran yang lain akan saling bertabrakan," lanjutnya.
"Dan jangan lupa, kalau saluran sudah sangat banyak maka penyalurannyapun akan ke banyak tempat secara tak terkendali. Bisa sangat luas, seluas yang bisa dijangkau saluran yang banyak itu," demikan Hendra J. Kade menyatakan.
Adapun untuk versi lengkap tulisan Hendra J. Kade bisa dilihat di akun Facebooknya @Hendra J Kede.
