Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Pastikan 4 Kru Kapal Diamond Princess Diselamatkan, Bagaimana Pun Caranya

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 22:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah tak memulangkan empat WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang positif virus corona (Covid-19) diapresiasi anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Meski demikian, pemerintah dituntut memastikan penanganan yang dilakukan otoritas pemerintahan Jepang dilakukan dengan baik.

"Pemerintah harus menyiapkan segala upaya untuk menyelamatkan. Tidak ada urusannya. Karena kan mereka juga tidak mau sakit, kebetulan mereka terkena virus ini," ucap Saleh Partaonan Daulay saat ditemui di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur Raya, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).


Salah satu upaya baik yang bisa dilakukan pemerintah, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini adalah meningkatkan diplomasi dengan negara tersebut.

Sebab walau bagaimanapun juga, pemerintah memiliki kewajiban melindungi masyakarat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri mapun di luar negri.

"Kita menginginkan pemerintah melakukan upaya yang diperlukan untuk melindungi WNI di sana. Bisa jadi tidak pulang (WNI terjangkit corona) tapi bisa diobati. Dipastikan bahwa penanganannya betul," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah menegaskan tidak memulangkan empat kru kapal pesiar Diamond Princess itu.

Namun hal itu tak berlaku bagi 74 kru kapal Pesiar Diamond Princess. Mereka akan dipulangkan waktu dekat ini.

"Kalau yang positif tidak boleh (dievakuasi ke Indonesia). Dirawat di sana saja. Sudah dirawat di darat, di beberapa rumah sakit yang ada di Jepang," kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya