Berita

Saleh Partaoanan Daulay/RMOL

Politik

Soal Corona, Saleh Daulay: Pemerintah Indonesia Jangan Sok Hebat!

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 18:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan wabah virus corona atau Covid-19 oleh pemerintah kembali dikritisi oleh Komisi IX DPR RI. Pasalnya, langkah preventif yang dilakukan pemerintah masih dianggap lemah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaoanan Daulay mendesak pemerintah untuk waspada. Karena, angka kematian maupun angka penyebaran virus Covid-19 masih terus meningkat.

"Virus ini makin banyak menelan korban, sudah lebih dari 2 ribu orang meninggal. Ini bukan menakut-nakuti. Tapi 256 juta rakyat Indonesia harus dilindungi. Kalau virus itu hadir, saudara-saudara siap enggak?" ujar Saleh Daulay dalam diskusi CDCC bertajuk 'Wabah Corona, Apa dan Bagaimana', di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (20/2).


Beberapa hal yang menurut politisi PAN ini belum efektif dilakukan pemerintah adalah sosilisasi pencegahan wabah virus jenis corona di masyarakat. Selain itu, kesiapan rumah sakit untuk penanganan virus juga mesti dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia.

Sebab menurut pengakuan Saleh Daulay, dirinya telah melakukan pengecekan terhadap 100 rumah sakit yang diklaim pemerintah mampu menangani virus Covid-19. Adapun hasilnya tidak sesuai.

"Pas saya cek ternyata 100 rumah sakit ini yang disipakan untuk flu burung. Ini kan Corona. Beda," tegas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Oleh karena hal tersebut, dia mendesak pemerintah untuk waspada, dan tidak abai dalam melakukan pencegahan terhadap wabah virus yabg berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

"Indonesia jangan sok hebat! Mungkin hari ini belum ditemukan. Tapi siapa tahu, mungkin sudah ada di Indonesia, tapi yang diperiksa itu belum ada," tambah Saleh Daulay.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya