Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Solusi Rizal Ramli Untuk Keprihatinan Jokowi Pada Industri Baja Nasional

KAMIS, 20 FEBRUARI 2020 | 12:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Persoalan dalam industri baja nasional tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Sebab dampak dari impor baja turut memicu defisit transaksi berjalan yang kian melebar.

Begitu peringatan ekonom senior DR. Rizal Ramli menanggapi keprihatinan Presiden Joko Widodo atas besarnya impor baja yang masuk ke Indonesia. Disebutkan Jokowi bahwa baja masuk dalam urutan ketiga terbesar dalam daftar impor.

Jokowi juga sadar impor baja takan merugikan industri nasional dan memicu defisit transaksi berjalan.


Jauh hari sebelum Jokowi menyampaikan keprihatinan itu di rapat kabinet terbatas, Kantor Presiden, Rabu (12/2), Rizal Ramlu sudah memberi peringatan soal hal ini.

Tepatnya pada Oktober 2018, mantan anggota tim panel ekonomi PBB itu mewanti-wanti bahwa lonjakan impor baja tidak saja membuat defisit transaksi berjalan kian melebar, tapi juga menyulitkan usaha industri baja nasional.

RR, sapaan akrabnya, sudah memprediksi jika sudah sulit, kenaikan pengangguran serta masalah sosial yang mengikutinya, tinggal menunggu giliran. Karena itu, kata Rizal, harus ada terobosan yang memadai.

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu pun sempat mengusulkan sejumlah langkah yang bisa ditempuh tim ekonomi pemerintah.

"Pertama, memanfaatkan kedekatan dengan China, dengan melobi pemimpin negara itu. Poin kita jelas. Kurangi ekspor baja mereka ke sini,” ujar Rizal Ramli mengulangi apa yang pernah disampaikannya satu setengah tahun yang lalu itu, kepada wartawan, Kamis (20/2).

Dalam lobi itu, sambungnya, pemerintah juga harus tegas bahwa ekonomi Indonesia sedang sempoyongan, dan China bisa ikut kena getah juga.

“Dan jika cara negosiasi itu seperti memukul angin alias sia-sia belaka, harus pikirkan cara lain yang lebih bergigi," ujarnya.

Kedua, sambung Rizal Ramli, pemerintah harus menerapkan kebijakan anti dumping. Dalam hal ini, Indonesia harus menetapkan tarif bea masuk 25 persen untuk impor baja dan segala turunannya.

"Dengan tarif bea masuk 25 persen itu, pasar akan kembali sehat. Harga jadi kompetitif. Ekonomis bagi industri baja dalam negeri. Mereka bisa bersaing, produksi bisa naik, dan tentu saja bisa membukukan keuntungan," katanya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya