Berita

Joko Widodo/Net

Publika

Dari Omnibus Sampai Kediri: 'Boneka Di Era Mirip Tragedi Mataram'

RABU, 19 FEBRUARI 2020 | 18:58 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

HIRARKI kekuasaan Jawa penuh simbol, sehingga misalnya gelar penguasanya Paku Buwono, Paku Alam, Mangku Bumi, dan seterusnya.

Bila Paku dicabut maka Buwana chaos. Apabila penguasa tak “mangku bumi” maka terjadilah ketidakseimbangan.

Mitologi Jawa meyakini Ratu Adil.


Soekarno yang dikatakan Ratu Jawa Berpeci atau Diponegoro yang bergelar “...Herucokro Amirulmukminin...” diyakini sebagai Ratu Adil.

Waktu menjelang proklamasi Soekarno tiga kali ke Kediri. Minta wahyu Jayabaya. Walaupun bagi Soekarno Ratu Adil bikinan rakyat sendiri akibat kesengsaraan.

Jayabaya pembaca tanda zaman. Meramal kedatangan bangsa-bangsa asing yang sekarang masih bercokol sebagai imperialisme dan kolonialisme baru.

Banyak undang-undang kini dibikin sesuai kepentingan asing/aseng. Undang-undang Migas dan seterusnya. Kini Omnibus Law jadi momok mengerikan karena semakin menguntungkan perusahaan/tenaga kerja asing/aseng. Sedang buruh yang merana kian dihinakan harkatnya.

Undang-undang Pers-nya diserobot sehingga dominasi modal asing/aseng bakal berkuasa. Undang-undang dipaketkan jadi satu dalam aneka selera penguasa, padahal dasar berpikirnya berbeda-beda.

Di zaman Paku Buwono II elite penguasanya juga berkomplot dengan asing/aseng, sehingga ekonomi dikuasai oleh VOC. Raja tiada daya karena terdesak oleh perang tahta dengan saudara sendiri yang didalangi maskapai perdagangan Belanda itu.

Dalam Perjanjian 1743 raja yang telah goyah kekuasaannya dan kehilangan kepercayaan rakyat ditekan oleh VOC untuk bikin “undang-undang” yang sangat fatal, sehingga memukul dan mematikan perdagangan laut masyarakat Jawa dengan ditandatanganinya Perjanjian Ponorogo antara raja yang lagi ngungsi di Ponorogo dengan VOC.

Dalam perjanjian tragis itu raja bak boneka belaka, karena menyetujui perjanjian yang menyatakan:

Pertama: Pengangkatan bupati terutama di pesisir harus dengan restu VOC.

Kedua: Rakyat Mataram tidak boleh bikin perahu.

Ketiga: Dalam mengangkat Patih Dalem (menteri & panglima) calon yang akan diangkat oleh raja harus lebih dulu mendapat persetujuan VOC.

Keempat: Perdagangan (perekonomian) termasuk infrastruktur seperti pelabuhan mutlak dikuasai oleh VOC.

Saking mengenaskan kondisi ini banyak kalangan menyebutnya Tragedi Mataram. Adakah paralelisme historis dari kejadian ini dengan situasi di era sekarang ?

Orang Perancis berkata:

L’Histoire se Repete

Sejarah Mengulang Dirinya Sendiri.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya