Kalau Jokowi Hanya Mengedepankan Ekonomi Dalam Omnibus Law, Berarti Ketinggalan Zaman

Berbagai negara sejak lama telah menggabungkan sektor ekonomi, lingkungan dan sosial dalam satu matriks yang sama.

Dengan penggabungkan itu, akan lahir timbal balik antara ketiganya, sehingga melahirkan konsep pembangunan sustainable development goals  atau tujuan pembangunan keberlanjutan.

Konsep pembangunan ini telah lama digaungkan di dunia luar sejak 2015, termasuk Indonesia.

Sehingga, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengedepankan ekonomi dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dirasa kurang tepat dan ketinggalan Zaman.

Sementara negara-negara lain di dunia telah meninggalkan cara tersebut.
Ekonom senior Emil Salim menyayangkan langkah yang diambil Jokowi.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai sektor ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan sektor lingkungan dan kemanusiaan. Ekonomi memerlukan SDM dan sektor lainnya untuk saling mendukung.

"Sehingga di dalam membangun itu bukan ekonomi berdiri sendiri tapi berdampak ke lingkungan juga," katanya.

Masalah yang menyangkut lingkungan seperti perubahan iklim dan berbagai macam merupakan akibat dampak dari pembangunan ekonomi. Misalnya, penggunaan sumber daya energi batu bara mengacu pada lingkungan.

Masalah lingkungan memukul perubahan iklim, salah satunya permukaan laut yang naik dan mengakibatkan banjir. Hal ini berdampak pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi pun perlu memperhitungkan SDM yang pada akhirnya jadi penentu pembangunan.

"Jadi jangan dipilah-pilah antara ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Emil Salim.

Namun begitu, Emil mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Jokowi, yaitu sebesar 5,3 persen pada tahun 2020. Hal itu bisa diupayakan. Menurutnya, salah satu syaratnya yaitu pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi daerah.