Presiden KSPI, Said Iqbal/RMOL
Draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada pimpinan DPR RI.
Meski demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap pada pendiriannya untuk menolak RUU Cipta Kerja alias 'Ciptaker' disahkan.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan setidaknya ada sembilan alasan yang melatarbelakangi buruh menolak Omnibus Law tersebut.
"Kenapa kami menolak karena ketika RUU Ciptaker disahkan maka upah minimum akan dihilangkan," ungkapnya saat konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).
Dengan begitu upah minimum dihilangkan, lanjut Said, buruh akan jauh dari kata sejahtera.
Selanjutnya, RUU Ciptaker otomatis akan menghilangkan pula pesangon, outsourcing yang bebaskan untuk semua jenis pekerjaan dan juga jam
kerja yang eksploitatif.
Bukan hanya itu, dengan disahkannya RUU Ciptaker, maka akan diterapkan pula penggunaan karyawan kontrak. Artinya itu akan mengancam nasib bukan hanya kaum buruh. Namun juga anak muda yang akan turun bekerja.
"Lalu penggunaan tenaga kerja asing pun semakin bebas. Bukan hanya untuk pada pekerja yang membutuhkan keahlian tapi juga untuk buruh kasar," jelasnyka.
"Selanjutnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin dipermudah, hilangnya jaminan sosial khususnya kesehatan dan pensiun, dan yang paling parah sanksi pidana untuk perusahaan akan dihilangkan," sambungnya.
Untuk itu, jika Pemerintah tetap mensahkan, buruh mengancam akan ada gelombang aksi yang besar. Bukan hanya di daerah-daerah, namun juga nasional.
"Kami pun yakin mahasiswa akan ikut turun. Karena RUU ini sangat merugikan termasuk kaum mahasiswa yang pastinya juga akan memasuki dunia pekerjaan," pungkasnya.
