Berita

Lobster/Net

Publika

Prohibition On Baby Lobster

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PELARANGAN export baby lobster serupa prohibition on alcohol (Volstead Act). Figurnya; mantan Menteri Susi Pudjiastuti dan President Woodrow Wilson. Beda skala tapi sama dalam modus operandi.

Prohibition on baby lobster didasari oleh insting Madam Susi; baby lobster akan punah. Data "semau gue". Tanpa riset.

Fenomena "Blue Monday" menjadi trigger kelompok Conservative Protestant dan Woman's Christian Temperance Union membentuk "Liga Anti Salon" mendorong keluarnya pelarangan alkohol. Mereka sebut diri kelompok "Dry".


Leit motif-nya mungkin baik. Mereka ingin meningkatkan produktivitas kaum buruh yang setiap hari Senin sering kerja dalam kondisi semi hangover. Akibat mabuk-mabukan dan happy weekend.

Alkohol dituduh sumber KDRT, alcoholism, dan saloon-based political corruption. Normal apabila "ku klux klan" dan radical spartan idealism groups antusias dukung prohibition.

Goddamn stupid motherfuckers; setelah diberlakukan 10 tahun, pelarangan alkohol malah mengundang sindikat mafia.

The coastlines and land borders of the United States offered an 18.700-mile invitation to smugglers
.

Tahun 1925, Assistant Secretary of the Treasury in charge of enforcement, General Lincoln C. Andrew menyatakan dia dan pasukannya hanya berhasil mengintersepsi 5 persen dari aktivitas liquor smuggling. Woman's Christian Temperance Union minta tambahan 5 juta dolar untuk polisi.

Wickersham Report rilis laporan; output produksi alkohol meningkat 6 kali lipat antara tahun 1919 dan 1929.

Prohibition on alcohol justru menyuburkan organized crime. Mob leaders seperti Lucky Luciano, Frank CostelloMeyer Lansky dan Al Capone muncul ke permukaan. Mereka disebut "Tammany Hall", the Manhattan-based Democratic political machine yang terdiri dari Italian-American Mafias and Jewish-heritage gangs that made up the New York Mob.

Mereka berinteraksi dengan politisi New York seperti Al Smith.

Prohibition on alcohol
punya primary target: the working-class poor. "A rich family could have a cellar-full of liquor and get by, it seemed, but if a poor family had one bottle of home-brew, there would be trouble," tulis Historian Lizabeth Cohen.

Persis dengan larangan baby-lobster. Nelayan kecil yang tadinya nguliahin anaknya terancam drop out. Negara dirugikan Rp 900 miliar per tahun.

Pelarangan alkohol dan baby lobster tidak bisa stop smuggling. Selama adanya suplai-n-demand. Pelarangan hanya menambah cost of production & cost of risk. Sehingga harga tinggi. End-user tercekik rule of the mafias.

Menteri KKP Edhy Prabowo tidak punya bisnis perikanan. Jadi asyik-asyik saja. Tidak ada conflict of interest.

Dia menteri yang tepat memperbaiki arena kelautan dan perikanan dengan anggaran cuma Rp 6 triliun akibat disclaimer BPK dua tahun berturut-turut.

Thanks to Madame Susi.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak).

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya