Berita

Lobster/Net

Publika

Prohibition On Baby Lobster

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PELARANGAN export baby lobster serupa prohibition on alcohol (Volstead Act). Figurnya; mantan Menteri Susi Pudjiastuti dan President Woodrow Wilson. Beda skala tapi sama dalam modus operandi.

Prohibition on baby lobster didasari oleh insting Madam Susi; baby lobster akan punah. Data "semau gue". Tanpa riset.

Fenomena "Blue Monday" menjadi trigger kelompok Conservative Protestant dan Woman's Christian Temperance Union membentuk "Liga Anti Salon" mendorong keluarnya pelarangan alkohol. Mereka sebut diri kelompok "Dry".


Leit motif-nya mungkin baik. Mereka ingin meningkatkan produktivitas kaum buruh yang setiap hari Senin sering kerja dalam kondisi semi hangover. Akibat mabuk-mabukan dan happy weekend.

Alkohol dituduh sumber KDRT, alcoholism, dan saloon-based political corruption. Normal apabila "ku klux klan" dan radical spartan idealism groups antusias dukung prohibition.

Goddamn stupid motherfuckers; setelah diberlakukan 10 tahun, pelarangan alkohol malah mengundang sindikat mafia.

The coastlines and land borders of the United States offered an 18.700-mile invitation to smugglers
.

Tahun 1925, Assistant Secretary of the Treasury in charge of enforcement, General Lincoln C. Andrew menyatakan dia dan pasukannya hanya berhasil mengintersepsi 5 persen dari aktivitas liquor smuggling. Woman's Christian Temperance Union minta tambahan 5 juta dolar untuk polisi.

Wickersham Report rilis laporan; output produksi alkohol meningkat 6 kali lipat antara tahun 1919 dan 1929.

Prohibition on alcohol justru menyuburkan organized crime. Mob leaders seperti Lucky Luciano, Frank CostelloMeyer Lansky dan Al Capone muncul ke permukaan. Mereka disebut "Tammany Hall", the Manhattan-based Democratic political machine yang terdiri dari Italian-American Mafias and Jewish-heritage gangs that made up the New York Mob.

Mereka berinteraksi dengan politisi New York seperti Al Smith.

Prohibition on alcohol
punya primary target: the working-class poor. "A rich family could have a cellar-full of liquor and get by, it seemed, but if a poor family had one bottle of home-brew, there would be trouble," tulis Historian Lizabeth Cohen.

Persis dengan larangan baby-lobster. Nelayan kecil yang tadinya nguliahin anaknya terancam drop out. Negara dirugikan Rp 900 miliar per tahun.

Pelarangan alkohol dan baby lobster tidak bisa stop smuggling. Selama adanya suplai-n-demand. Pelarangan hanya menambah cost of production & cost of risk. Sehingga harga tinggi. End-user tercekik rule of the mafias.

Menteri KKP Edhy Prabowo tidak punya bisnis perikanan. Jadi asyik-asyik saja. Tidak ada conflict of interest.

Dia menteri yang tepat memperbaiki arena kelautan dan perikanan dengan anggaran cuma Rp 6 triliun akibat disclaimer BPK dua tahun berturut-turut.

Thanks to Madame Susi.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak).

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya