Berita

Lobster/Net

Publika

Prohibition On Baby Lobster

SABTU, 15 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PELARANGAN export baby lobster serupa prohibition on alcohol (Volstead Act). Figurnya; mantan Menteri Susi Pudjiastuti dan President Woodrow Wilson. Beda skala tapi sama dalam modus operandi.

Prohibition on baby lobster didasari oleh insting Madam Susi; baby lobster akan punah. Data "semau gue". Tanpa riset.

Fenomena "Blue Monday" menjadi trigger kelompok Conservative Protestant dan Woman's Christian Temperance Union membentuk "Liga Anti Salon" mendorong keluarnya pelarangan alkohol. Mereka sebut diri kelompok "Dry".


Leit motif-nya mungkin baik. Mereka ingin meningkatkan produktivitas kaum buruh yang setiap hari Senin sering kerja dalam kondisi semi hangover. Akibat mabuk-mabukan dan happy weekend.

Alkohol dituduh sumber KDRT, alcoholism, dan saloon-based political corruption. Normal apabila "ku klux klan" dan radical spartan idealism groups antusias dukung prohibition.

Goddamn stupid motherfuckers; setelah diberlakukan 10 tahun, pelarangan alkohol malah mengundang sindikat mafia.

The coastlines and land borders of the United States offered an 18.700-mile invitation to smugglers
.

Tahun 1925, Assistant Secretary of the Treasury in charge of enforcement, General Lincoln C. Andrew menyatakan dia dan pasukannya hanya berhasil mengintersepsi 5 persen dari aktivitas liquor smuggling. Woman's Christian Temperance Union minta tambahan 5 juta dolar untuk polisi.

Wickersham Report rilis laporan; output produksi alkohol meningkat 6 kali lipat antara tahun 1919 dan 1929.

Prohibition on alcohol justru menyuburkan organized crime. Mob leaders seperti Lucky Luciano, Frank CostelloMeyer Lansky dan Al Capone muncul ke permukaan. Mereka disebut "Tammany Hall", the Manhattan-based Democratic political machine yang terdiri dari Italian-American Mafias and Jewish-heritage gangs that made up the New York Mob.

Mereka berinteraksi dengan politisi New York seperti Al Smith.

Prohibition on alcohol
punya primary target: the working-class poor. "A rich family could have a cellar-full of liquor and get by, it seemed, but if a poor family had one bottle of home-brew, there would be trouble," tulis Historian Lizabeth Cohen.

Persis dengan larangan baby-lobster. Nelayan kecil yang tadinya nguliahin anaknya terancam drop out. Negara dirugikan Rp 900 miliar per tahun.

Pelarangan alkohol dan baby lobster tidak bisa stop smuggling. Selama adanya suplai-n-demand. Pelarangan hanya menambah cost of production & cost of risk. Sehingga harga tinggi. End-user tercekik rule of the mafias.

Menteri KKP Edhy Prabowo tidak punya bisnis perikanan. Jadi asyik-asyik saja. Tidak ada conflict of interest.

Dia menteri yang tepat memperbaiki arena kelautan dan perikanan dengan anggaran cuma Rp 6 triliun akibat disclaimer BPK dua tahun berturut-turut.

Thanks to Madame Susi.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya