Berita

Salamudin Daeng/Net

Publika

Kasus Dana Asuransi Dan Pensiun, Menteri BUMN Kocok Sana-sini Ujungnya Apa?

JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | 18:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KETIKA Jiwasraya dimumkan bermasalah, korup, investasi saham gocekan dan abal-abal, kita langsung tahu itu perusahaan asuransi telah dihancurkan oleh pemerintah. Mengapa? Asuransi adalah bisnis yang hidup atas dasar kepercayaan publik.

Ketika kepercayaan publik hilang, berarti perusahaan asuransi itu telah tamat riwayatnya, atau telah mati! Siapa yang mengumumkan, tak lain pemiliknya sendiri yakni Pemerintah.

Setelah Jiwasraya, masalah lalu menular ke Asabri, menular lagi ke Jamsostek, lalu menular lagi ke Taspen dan menular ke Bumi Putera. Itu semua asuransinya pemerintah, lima tahun di bawah kekuasaan pemerintahan Jokowi, sejak tahun 2014 diatur dan diawasi OJK, di bawah ketua KSSK Sri Mulyani.


Sekarang diumumkan dirundung masalah akibat manajemen yang buruk dan korupsi? Asuransi ini semua adalah asuransi dan pengelolah dana pensiun pemerintah. Jadi kepercayaan publik pada perusahaan asuransi dan pensiun milik pemerintah hancur sudah. Itu semua adalah kelompok asuransi yang terbesar dan menguasai sebagian besar dana asuransi dan pensiun di dalam negeri.

Bagaimana asuransi swasta atau dana pensiun swasta? Selama ini swasta hanya mengelola yang kecil-kecil, tentu kalah jauh dibandingkan Jamsostek, Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, Jiwasraya, Bumiputera, dan dana pensiun PLN, Pertamina, Telkom, dan BUMN besar-besar lainnya.

Selama ini, asuransi swasta atau dana pensiun swasta ini menumpang atau menyusu di dana asuransi atau pensiun BUMN dan pensiun PNS. Mereka hidup dari penempatan dana perusahaan asuransi pemerintah atau pensiun milik Negara.

Bagaimana sekarang? Setelah pengelolaan dana pensiun dan dana asuransi negara semua sudah terbukti bobrok, rusak dan korup? Siapa yang paling riang gembira dengan keadaan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pesaing dari perusahaan dana pensiun dan dana asuransi milik negara tersebut.

Dana pensiun dan dana asurnasi sumber modal jangka panjang yang sangat menggiurkan bagi para taipan nasional. Mereka semua memiliki usaha semacam, sejenis itu, tapi sekarang terkendala karena BUMN menguasai semuanya. Sungguh kebetulan ini dapat dipukul oleh kabinet yang baru dengan alasan karena pengelolaan yang kotor, dan tidak jujur.

Lalu tiba-tiba Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan menyatukan semua BUMN asuransi dan pensiun, akan membentuk lembaga baru untuk menyatukannya? Ini ide luar biasa mengagetkan, dari mana datangnya, kajian akademiknya dari mana? Tidak ada!

Pokoknya Menteri BUMN akan membuat langkah untuk menyatukan semua uang besar ini. Luar biasa Ini dana yang mau disatukan besar sekali, jumlah dana asuransi dan  pensiun keseluruhan bisa mencapai Rp 1.000 triliun.

Ini membuat karyawan BUMN deg-degan, ini juga membuat PNS was-was, apakah dana mereka akan dikocok sana-sini nantinya. Apa bisa selamat dana-dana ini nantinya? Belum lagi ini dana pensiun dan asuransi BUMN mulai dari BUMN yang imut-imut, yang selalu merugi, bersatu dengan dana pensiun dan asuransi BUMN yang besar-besar seperti Pertamina, Telkom, PLN, PTPN, dll.

Ini adalah adonan jumbo mimpi Menteri BUMN, dana besar, proyek besar. Enak enggak ya, Kalau dananya nanti ilang semua? Asuransi kan bukan bank, tak punya dampak sistemik.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya