Berita

Salamudin Daeng/Net

Publika

Kasus Dana Asuransi Dan Pensiun, Menteri BUMN Kocok Sana-sini Ujungnya Apa?

JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | 18:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

KETIKA Jiwasraya dimumkan bermasalah, korup, investasi saham gocekan dan abal-abal, kita langsung tahu itu perusahaan asuransi telah dihancurkan oleh pemerintah. Mengapa? Asuransi adalah bisnis yang hidup atas dasar kepercayaan publik.

Ketika kepercayaan publik hilang, berarti perusahaan asuransi itu telah tamat riwayatnya, atau telah mati! Siapa yang mengumumkan, tak lain pemiliknya sendiri yakni Pemerintah.

Setelah Jiwasraya, masalah lalu menular ke Asabri, menular lagi ke Jamsostek, lalu menular lagi ke Taspen dan menular ke Bumi Putera. Itu semua asuransinya pemerintah, lima tahun di bawah kekuasaan pemerintahan Jokowi, sejak tahun 2014 diatur dan diawasi OJK, di bawah ketua KSSK Sri Mulyani.


Sekarang diumumkan dirundung masalah akibat manajemen yang buruk dan korupsi? Asuransi ini semua adalah asuransi dan pengelolah dana pensiun pemerintah. Jadi kepercayaan publik pada perusahaan asuransi dan pensiun milik pemerintah hancur sudah. Itu semua adalah kelompok asuransi yang terbesar dan menguasai sebagian besar dana asuransi dan pensiun di dalam negeri.

Bagaimana asuransi swasta atau dana pensiun swasta? Selama ini swasta hanya mengelola yang kecil-kecil, tentu kalah jauh dibandingkan Jamsostek, Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, Jiwasraya, Bumiputera, dan dana pensiun PLN, Pertamina, Telkom, dan BUMN besar-besar lainnya.

Selama ini, asuransi swasta atau dana pensiun swasta ini menumpang atau menyusu di dana asuransi atau pensiun BUMN dan pensiun PNS. Mereka hidup dari penempatan dana perusahaan asuransi pemerintah atau pensiun milik Negara.

Bagaimana sekarang? Setelah pengelolaan dana pensiun dan dana asuransi negara semua sudah terbukti bobrok, rusak dan korup? Siapa yang paling riang gembira dengan keadaan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pesaing dari perusahaan dana pensiun dan dana asuransi milik negara tersebut.

Dana pensiun dan dana asurnasi sumber modal jangka panjang yang sangat menggiurkan bagi para taipan nasional. Mereka semua memiliki usaha semacam, sejenis itu, tapi sekarang terkendala karena BUMN menguasai semuanya. Sungguh kebetulan ini dapat dipukul oleh kabinet yang baru dengan alasan karena pengelolaan yang kotor, dan tidak jujur.

Lalu tiba-tiba Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan menyatukan semua BUMN asuransi dan pensiun, akan membentuk lembaga baru untuk menyatukannya? Ini ide luar biasa mengagetkan, dari mana datangnya, kajian akademiknya dari mana? Tidak ada!

Pokoknya Menteri BUMN akan membuat langkah untuk menyatukan semua uang besar ini. Luar biasa Ini dana yang mau disatukan besar sekali, jumlah dana asuransi dan  pensiun keseluruhan bisa mencapai Rp 1.000 triliun.

Ini membuat karyawan BUMN deg-degan, ini juga membuat PNS was-was, apakah dana mereka akan dikocok sana-sini nantinya. Apa bisa selamat dana-dana ini nantinya? Belum lagi ini dana pensiun dan asuransi BUMN mulai dari BUMN yang imut-imut, yang selalu merugi, bersatu dengan dana pensiun dan asuransi BUMN yang besar-besar seperti Pertamina, Telkom, PLN, PTPN, dll.

Ini adalah adonan jumbo mimpi Menteri BUMN, dana besar, proyek besar. Enak enggak ya, Kalau dananya nanti ilang semua? Asuransi kan bukan bank, tak punya dampak sistemik.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya