Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Kampanye Pakai Dana APBD Hukumnya Haram

KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 | 04:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredarnya flyer atau spanduk kampanye dukungan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi, hal ini dinilai telah menyalahi aturan sebagai seorang ASN.

“Tiba-tiba dapat selebaran ini. Bukan hanya di rumah saya, nyebar di mana-mana,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (11/2).

Dia menjelaskan tidak mungkin selebaran dengan jumlah cukup banyak itu tersebar begitu saja. Pasti ada yang mendesain dan kemudian menyebarkan.  

“Kepala Bappeko wajib mundur. Sudah tak etis begini,” kecamnya.

Selama ini, lanjut Mahfudz, Eri selalu beralibi tidak maju. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dia tersebar di mana-mana.

“Kalau nanti tiba-tiba direkom apa perlu dikepruki cangkeme,” tandas Mahfudz kembali.

Modus demikian, imbuh Mahfudz, cara-cara yang dilakukan Eri adalah cara lama. Pura-pura tidak maju, namun ada niatan.

“Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi wali kota mau bagaimana lagi,” tutur pria asal Madura ini.

Karena itu Mahfudz kembali menegaskan agar Eri bersikap jantan.
“Jangan cara masang spanduk di mana-mana tapi bukan saya. Terus siapa?,” bebernya.

Cara ini jelas Mahfudz dianggap sangat tidak fair.

“Dia selama ini ke mana-mana atas nama Bappeko, ada RT kekurangan langsung dikasih besoknya, ada RW kurang dikasih. Kayak dewa,” selorohnya.

Mahfudz memilih bersikap demikian lantaran Eri merupakan seorang ASN. Sehingga harus bersikal netral.

“Eri Cahyadi ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip otomatis dia pakai dana APBD kan haram hukumnya,” imbuhnya.

Ditanya apakah pernah menemukan secara langsung jika Eri kampanye Mahfudz menjawab belum.

“Kalau kampanye secara terbuka tidak ada memang. Tapi banyak orang Eri pengganti Bu Risma. Membangun opini, membangun narasi, sudah lah kita tahu. Itu bukan saya,” pungkas anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.


Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya