Sangat Riskan Menerima Kombatan ISIS, Ketua MPR Ajak Pemerintah Pahami Suasana Kebatinan Masyarakat Saat Ini

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan akan mendukung apa pun keputusan yang diambil pemerintah terkait kepulangan kombatan ISIS.

Menurutnya, selama pemerintah siap dengan program khusus derakalisasi dan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan kepada mereka.

Namun, ia mengingatkan, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius. Peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait terorisme dan radikalisme harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB.

"Saya mengajak pemerintah untuk lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini," urainya, melalui keterangan resminya, Minggu (9/2).

Menurutnya, pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, kepulangan kombatan ISIS mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri.

Apabila negara tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat dari kembalinya 660 kombatan ISIS itu, akan sangat riskan menerima kehadiran mereka. Malah akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

“Karena di sana-sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif,” ujar Bamsoet.

Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, lanjut Bamsoet, juga karena mereka secara sepihak sudah mencampakan status WNI-nya.

Sehingga, kepulangan mantan WNI kombatan State of Iraq and Syria (ISIS) ke tanah air harus melalui pertimbangan matang dan cermat.

Bamsoet melihat saat ini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis.

“Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus," kata Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.