Berita

Drajad H. Wibowo (dua kanan)/RMOL

Politik

Dradjad Wibowo: Setiap Mendengar Politisi Berurusan Dengan KPK, Saya Merasa Terpukul

SABTU, 08 FEBRUARI 2020 | 15:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Drajad H. Wibowo, baru saja menyerahkan berkas pendaftaran sebagai kandidat bakal calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025.

Sebelum menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekertaris Steering Commitee (SC) Kongres V PAN, Saleh Partaonan Daulay. Dradjad Wibowo memberikan sedikit kata sambutan.

Dalam sambutannya, Drajad Wibowo sempat menyinggung politisi yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dia mengaku sedih dan terpukul jika ada politisi yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Namun, Dradjad Wibowo tidak menyebut spesifik siapa politisi yang dimaksudkannya itu.

"Saya selalu merasa sedih, merasa terpukul, setiap saat mendengar ada politisi yang harus bermasalah dengan KPK. Entah itu dia berada di pemerintahan di eksekutif, entah dia menteri, entah itu dia berada di DPR, anggota DPRD," ujarnya di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2).

Menurutnya, politisi yang berurusan dengan KPK itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik maupun partai politik itu sendiri.

"Karena apa? Karena itu membuat masyatakat semakin alergi terhadap proses politik. Masyarakat semakin melihat bahwa politik itu kotor. Dan survei-survei menujukkan gitu," kata Dradjad H Wibowo.

Karena itu, jika dia terpilih menjadi ketua umum PAN Periode 2020-2025 dirinya akan berusaha mengembalikan citra negatif masyarakat terhadap politik. Salah satunya dengan membentuk sistem keuangan partai yang akuntabel dan transparan.

"Misi dakwah saya untuk good and clean governance itu salah satu yang ingin saya perjuangkan apabila nanti diberi amanat nanti memimpin PAN. Adalah merombak membenahi pengelolaan keuangan partai-partai politik. PAN kita harapkan bisa menjadi pelopor didalam perombakan keuangan parpol," urainya.

"Karena kita mengharapkan pengelolaan keuangan parpol nanti itu betul-betul bisa menjadi pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan layak audit oleh BPK," demikian Dradjad Wibowo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya