Rizal Ramli (kedua kanan) saat diskusi di Gedung Joang/RMOL
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan amburadul lantaran pendirian lembaga ini tidak serius di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). UU yang dibuat SBY dinilai seperti setengah hati memberi jaminan kesehatan jaminan pada rakyat.
Begitu kata ekonom senior, DR. Rizal Ramli saat diskusi dengan tema "BPJS Bagi Rakyat, Manfaat atau Mudharat" di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Menurutnya, SBY seperti terpaksa mendirikan BPJS setelah banyak desakan dari masyarakat dan para buruh yang meminta jaminan kesehatan dan kerja.
"Dari awal pemerintah SBY memang nyari alasan, ogah-ogahan. Kalau enggak ditekan sama Said Iqbal (Presiden KSPI) dan kawan-kawan lain ratusan ribu (buruh), mereka nggak bakal setuju. Terserahlah rakyat mau sehat atau tidak," ujar Rizal Ramli.
Singkatnya, Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo itu ingin mengatakan bahwa jaminan sosial di Indonesia amburadul karena tidak dipersiapkan secara matang. BPJS itu beda dengan negara lain yang benar-benar berhasil memberikan jaminan untuk rakyatnya.
"Jadi lihat sisi bagusnya dulu di negara lain, bahwa di Indonesia kacau. Yang ngadainnya kacau. Di negara orang kok bisa? Kenapa di kita nggak bisa?" tegasnya.
Mantan Menko Kemaritiman itu semakin terheran-heran lantaran adanya kepentingan yang masuk di BPJS. Hal tersebut dapat dilihat dari pemisahan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal, kata Rizal Ramli, BPJS Ketenagakerjaan mengalami keuntungan yang luar biasa dibanding BPJS Kesehatan yang merugi banyak.
"Yang ini yang harusnya digabung dengan kesehatan, dia pisahkan. Kesehatan pada dasarnya memang merugi, itu juga saya aneh kenapa dipisahkan," herannya.
Turut hadir dalam diskusi ini, anggota DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar, praktisi kesehatan PADI Medika Indonesia dr. Andry Pri Handono, dan perwakilan KSPI.
