Soal ISIS, Aneh Kalau Keinginan Jokowi Dianulir Dalam Rapat

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara pribadi menolak 600 eks kombatan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) kembali ke tanah air mesti sejurus dengan hasil rapat dengan para pembantunya.

Sebab, jika hasil rapat tidak selaras dengan keinginan Presiden yang menolak eks kombatan ISIS, akan menjadi preseden buruk bagi kepala negara sendiri.

Begitu disampaikan pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/2).

"Pernyataan Jokowi adalah pernyataan Presiden. Ratas (rapat terbatas) itu adalah mekanisme Presiden mendapat masukan dari para pembantunya. Tentu akan jadi aneh kalau Presiden sendiri mengubah pendapatnya setelah ratas," kata Ray Rangkuti.

"Secara komunikasi akan buruk bagi Presiden untuk menarik kembali pernyataan yang sudah terlanjur diucapkannya kepada publik," sambungnya.

Dia meyakini pemerintah akan tetap menolak pemulangan 600 eks kombatan ISIS. Sebab, Presiden sendiri telah menyatakan hal tersebut meskipun belum dilakukan ratas dengan kementerian terkait.

"Saya kira (ratas) itu hanya rapat formalitas saja. Kesimpulannya sendiri telah diumumkan Presiden yakni tidak akan menerima eks kombatan (ISIS) kembali ke Indonesia," ujar Ray Rangkuti.