Pemulangan Kombatan ISIS Jadi PR Kemenag Pertahankan Ideologi Pancasila

Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung ke dalam jaringan Islamic State of Iraq and Suriah alias ISIS menuai pro-kontra di muka publik.

Dari kalangan akademisi, yakni Dosen Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini dikhawatirkan bisa memengaruhi ideologi Pancasila.

"Negatifnya, dikhawatirkan mereka (kombatan ISIS) akan memengaruhi yang lain," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/1).

Kendati demikian, terlepas dari perdebatan yang mencuat, ia mengapresiasi keberanian pemerintah dalam hal menjamin hak kewarganegaraan WNI yang terpapar ISIS ini.

"Jadi negara bisa membina mereka agar bisa kembali ke pangkuan NKRI dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara," tuturnya.

Sebagai tindak lanjutnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini memberikan catatan kepada Kementerian Agama untuk membina secara intensif guna memastikan penyeberan paham ISIS di Indonesia tidak akan terjadi kembali.

Sebab bagaimanapun, ISIS memiliki ideologi Islam keras yang tak sesuai dengan karakteristik Islam nusantara.

"Dalam hal ini Depag (Kementerian Agama) harus menjamin pemulangan 600 WNI tersebut agar tidak mengganggu dan tidak memengaruhi warga negara yang lain. Ini tugas negara mengembalikan dan menyadarkan mereka," tandasnya.