Berita

Buruh pasang spanduk penolakan RUU Omnibus Law di Semarang/RMOLJateng

Politik

Aksi Meluas, Buruh Semarang Bentangkan Spanduk Tolak RUU 'Sapu Jagat'

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 23:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi penolakan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja terus digaungkan buruh.

Kali ini, aksi penolakan disuarakan oleh sejumlah buruh di Semarang, Jawa Tengah dengan memasang spanduk di sekitar Jalan Pahlawan Semarang.

Koordinator aksi, Ahmad Zainudin menilai, omnibus law atau juga disebut RUU sapu jagat merupakan wujud kesalahan dan bukti pelepasan tanggung jawab negara atas nasib rakyatnya, khususnya kaum buruh.


"Sebagai solusinya adalah batalkan rencana pembuatan omnibus law dan perbaiki kualitas regulasi ketenagakerjaan yang sudah ada. Karena jika omnibus law jadi disahkan, sama halnya negara melegalkan perbudakan rakyatnya sendiri," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (6/2).

Dia berpandangan, Dinas Ketenagakerjaan sebagai representasi negara tak bisa berbuat banyak ketika simbol negara dilecehkan oleh pengusaha akibat payung hukum yang lemah. Hal itu makin suram dengan dihilangkannya sanksi pidana bagi pengusaha dalam konsep omnibus law.

Di parlemen, jelasnya, penganggaran dan pengawasan belum tampak berperan menyelesaikan sejumlah persoalan buruh. Hak politik buruh pun hanya digunakan secara selebrasi di forum pemilu.

Di bidang investasi, menurut Zainudin, buruh selalu dijadikan kambing hitam sebagai penghambat jalannya usaha di Indonesia.

"Sementara faktor utamanya menurut Word Economic Forum (WEF) adalah masalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi," tandasnya.

Pemasangan spanduk tersebut rencananya akan dilangsungkan selama sembilan hari, hingga pada tanggal 14 Februari mendatang.  

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya