Berita

Ilustrasi ISIS/Net

Pertahanan

Pengamat: WNI Eks Kombatan ISIS Jangan Ditolak, Mereka Gabung Karena Terbuai Harapan Palsu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 17:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak anggota DPR maupun pihak lainnya yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan organisasi teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kepulangan mereka dianggap berbahaya lantaran akan berdampak buruk penyebaran paham radikalisme di Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai WNI eks kombatan ISIS diharapkan tidak ditolak jika ingin kembali ke Indonesia.


Menurut Khairul, potensi gangguan keamanan terhadap pemulangan eks ISIS ke Indonesia pasti ada. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan penolakan tersebut.

"Ya kalau dari sisi keamanan potensi gangguannya pasti ada. Tapi menurut saya ya itu enggak boleh jadi alasan kita menolak pemulangan. Potensi gangguan keamanan  itu pasti ada, tapi bukan gak mungkin dicegah," ucap Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).

Karena kata Khairul, tidak semua WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung ke ISIS benar-benar terpapar radikalisme dan adanya permasalahan ideologis.

Menurut Khairul, banyak WNI yang pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran adanya masalah ekonomi di Indonesia. Sehingga, mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan memilih bergabung dengan ISIS.

"Ada banyak juga yang kalau kita boleh bilang bergabungnya itu karena terbuai harapan palsu, kenapa terbuai harapan palsu? ya karena faktor kebutuhan ekonomi, ya kesulitan hidup di tanah air, hal-hal seperti jadi alasan sehingga mereka mudah terbuai harapan palsu," terangnya.

Sehingga, pemerintah diharapkan dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk menerima pemulangan WNI Eks ISIS tersebut dengan cara skema pemulangan serta antisipasi penyebaran paham terorisme.

"Supaya sentimen negatif terhadap rencana itu gak berkembang terlalu jauh, mestinya pemerintah juga perlu menyampaikan skema dan rencananya secara jelas pada publik," kata Khairul.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya