Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam negeri. Terdapat dua kebijakan yang diterapkan, yakni, pembatasan akses keluar masuk transportasi dan menghentikan perdagangan China.
Langkah pemerintah ini bukan tidak mungkin mendapat kritik banyak pihak, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bersatu BUMN ini menyayangkan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Sebab dia melihat Presiden tidak menunjukkan sikap solidaritas terhadap China.
"Ini Kangmas Joko Widodo bukan menawarkan bantuan medis ke China malah membuat sakit hati Pemerintah China," kata Arief Puyono dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/1).
Justru, lanjut pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya ini, pemerintah China bisa jadi akan membalas pemerintah RI karena dua kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.
Misalnya saja soal penyetopan impor barang baku dari China. Bukan tidak mungkin rezim komunis melakukan hal yang sama ke sejumlah industri di Indonesia.
"Pasti akan dibalas oleh Pemerintah RRC misalnya dengan menolak semua produk komoditi ekspor Indonesia seperti CPO (kelapa sawit) dan batu bara," tuturnya.
Secara nilai, dijelaskan Arief Puyono, China memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pemerimaan negara di sektor perkebunan kelapa sawit, karena ekspornya mencapai 36,17 juta ton hingga akhir tahun 2019.
"China terima CPO Indonesia di saat Europa tolak CPO Indonesia," tegas Arief Puyono.
Selain itu, China juga bisa membalas dengan membatalkan sejumlah investasinya di negara kepulauan ini. Serta, menarik kembali modal yang akan masuk ke Indonesia nantinya.
"Nah, yang paling parah lagi kalau China melakukan penarikan besar-besaran dananya yang ada di Indonesia serta utang-utang Indonesia ke China. Makin hancur lagi nilai kurs rupiah," ucap Arief Puyono.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo terkait virus corona terlalu tergesa-gesa dan tidak matang. "Sebab saat wabah flu burung saja tidak ada kebijakan untuk menghentikan kerjasama dagang dengan negara tempat terjadi penyebaran virus flu burung," sebut Arief Puyono.
"Ya semoga RRC tidak ngambek dengan kebijakan yang Joko Widodo ambil terkait virus Corona," pungkasnya menutup komentarnya.
